Pakar Aceh: Stop Putar Film Dana Hibah 2 Triliyun, DPR Aceh-Plt Gubernur Selaku Pimpinan Politik Segera Cari Solusi


author photo

22 Jul 2019 - 17.11 WIB


Bireuen --- Menyikapi maraknya permasalahan tarik ulur kepentingan Dana Hibab 2 Triliyun dalam APBA 2019 yang tidak bisa disalurkan kepada rakyat Aceh. Dewan Pimpinan Pusat Analisis Kajian Dan Advokasi Rakyat Aceh(PAKAR Aceh) M.Iqbal S.Sos  kepada awak media melalui siaran Pers Releasse, (Senin 22/07/2019).
Menurut Iqbal Pakar Aceh ini, 

seharusnya Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh. Semestinya mereka bisa sinergis dan kompak dalam menjalankan tupoksi tanggungjawab masing masing kewenangannya sebagai pihak yang merumuskan kebijakan pembangunan Aceh disegala sektor publik untuk kepentingan rakyat Aceh dalam "Kue APBA". 

Seharusnya setiap tahun berjalan mereka pikir bagaimana setiap item program terealisasi pembangunan seutuhnya, tanpa terjadi penyimpangan secara hukum dengan sebuah solusi.
Para pejabat, baik Eksekutif Dan Legislaatif Aceh dan Tim TAPA berdasi itu harus ingat, baik saat sumpah jabatan dilantik serta Visi &Misinya saat dulu berkampanye politik pada rakyat. 

Bahwa kepentingan pribadi, dan kelompoknya adalah diatas segala segalanya pada kepentingan umum.
Rakyat Aceh sudah bosan dan jenuh melihat para prilaku pemimpin negerinya yang tidak etis, seperti aktor pencudang dalam berlaga di depan publik saling menerkam bak "Serigala Ganas dan Macan Buas".

Baik pada setiap pembahasan anggaran publik Aceh maupun setelah pembahasan APBA, selalu membuat Film Drama Kegaduhan antara Jajaran Eksekutif dan Legislatif Aceh di depan rakyat yang telah memilih mereka.
Sedangkan yang menerima imbas perseteruannya elit politik adalah berdampak lansung pada laju pertumbuhan ekonomi rakyat Aceh yang stagnan. 

Kita sangat sesalkan  bila anggaran publik itu tidak bisa direalisasikan (Berpeluang menjadi Silpa) kepada pada rakyat Aceh, terkait kisruh dana hibah yang saling tarik ulur kepentingan, antara Jajaran Eksekutif, Tim TAPA serta  Legislatif DPR Aceh.

Padahal publik Aceh tau, bahwa setiap usulan kegiatan yang dibahas secara bersama itu, antara pihak Eksekutif dan Legislatif Aceh itu telah dilimpahkan pada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) adalah suatu ketentuan hukum yang legal melalui Qanun APBA 2019 sudah diketuk palu sebelumnya bersama tim Banggar DPR Aceh dan telah di Paripurna.

Memang benar, tim TAPA adalah perpanjangan tangan Plt Gubernur Aceh saat itu, pasti setau Pimpinan Eksekutif seluruh item kegiatan dalam kue anggaran pembangunan APBA itu adalah tanggung jawab Plt Gubernur Aceh bersama tim TAPA paska pengesahan APBA 2019 tidak ada masalah saat dikoreksi oleh Kemendragi saat itu untuk di Evaluasi ke Jakarta.

Namun tiba tiba Item anggaran Hibah 2 Triliyun itu kok bermasalah katanya, saat mau dicairkan pada rakyat sebaga penerima mamfaat atas persetujuan bersama sebelumnya, dengan tidak ada dimasukan alokasi anggaran dalam Bappeda Aceh. ',"Tanya Iqbal Pakar Aceh ini."

Ini kan aneh dan tidak logis, bahwa dana Hibah 2 Triliyun bermasalah, apakah ada settingan atau problem tanpa solusi. Kita pun tidak habis pikir kebiasaan buruk pada setiap tahun dalam elemen Pemerintahan Aceh, baik pimpinan Eksekutif dan TAPA serta DPR Aceh yang suka sekali menciptakan Film tarik ulur "Kue APBA" dengan kegaduhan tidak bermamfaat dan beretika, bagaikan kita nonton Film di Televisi '"Bandit Bandit Berdasi".

Dibalik nasib Dana Hibah 2 Triliyun Tahun Anggaran 2019, Terancam Silpa. ",Sebut Iqbal Aktivis Pakar Aceh ini.(Rel)
Bagikan:
KOMENTAR