Pakar Aceh : Debt Colector Tidak Bisa Eksekusi Tanpa Dibarengi Sertifikat Jaminan Fiducia


author photo

13 Jul 2019 - 09.43 WIB


Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR Aceh) Kota Subulussalam Iswandi menjelaskan banyak sekali terjadi para pekerja debt colector perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan kenderaan bermotor tanpa menunjukkan Sertifikat Jaminan Fiducia (SJF) dihadapan debitur/pemberi fiducia/konsumen di sembarang tempat.

Apa itu SJF ? Apabila suatu perikatan dibebani dengan jaminan fiducia,maka kreditur/penerima fiducia/perusahaan leasing membuat akta notaris perjanjian tersebut.Untuk selanjutnya "wajib" bagi perusahaan mendaftarkannya ke Departemen Hukum dan HAM di tempat kedudukan pemberi fiducia /konsumen/ debitur untuk diterbitkan SJF tadi.

Ayat 2 pasal 15 UU No.42 Tahun 1999 mengatakan "SJF mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pasal 30 UU yang sama mengatakan "pemberi fiducia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek JF dalam rangka pelaksanaan eksekusi JF".

Dengan demikian orang yang memegang SJF adalah sama dengan seseorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan dan atas keputusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum biasa(perlawanan,banding dan kasasi) yang tersedia.Karena perjanjian pokok berisi kewajiban maka SJF sama dengan keputusan yang mengandung perintah dan bersifat menghukum.

Nah, banyak perusahaan jasa pembiayaan /leasing yang malas-malasan mendaftarkan setiap transaksi unit perunit kenderaan mereka.Mungkin dikarenakan adanya biaya pendaftaran ( diatur dalam PP tentang Penerimaan Negar Bukan Pajak) dan repotnya mengurus harus ke Departemen Hukum dan HAM yg baru ada di kota besar.

Bagi perusahaan pembiayaan/leasing yang masih memegang akta notaris dan belum SJF maka tidak bisa mengeksekusi benda yang dalam jaminan fiducia.

Peraturan Menteri Keuangan No.RI130PMK.010/2012 tentang Pendaftaran JF bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kenderaan bermotor dengan pembebanan JF menjelaskan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan unit perunit kenderaannya akan diberikan sanksi paling berat penutupan usaha.

UU Fiducia dibuat DPR RI bertujuan mempercepat pembangunan perekonomian serta untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak debitur dan kreditur terkhusus melindungi hak warga negara.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR