Kedua Fraksi Setujui RQ Jadi Qanun Pada Rapat Paripurna DPRK Subulussalam


author photo

10 Jul 2019 - 00.31 WIB


Radar Aceh - Selasa (09/07) DPRK Subulussalam laksanakan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam T.A 2018 di Gedung Serba Guna DPRK.

Dalam kesempatan awalnya Fraksi Sepakat Bersama yang dibacakan Heppy Sinaga menyetujui Qanun tersebut.
Sebelumnya dalam pandangan tersebut Fraksi Sepakat Bersama menyampaikan sekaligus meminta penjelasan Walikota Subulussalam terkait adanya ASN Kemenag (Vertikal) mantan terpidana menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) di sebuah SKPK,sedangkan pegawai rendahan Pemko Subulussalam yang telah menjalani hukumanya tidak bisa menempati posisinya semula.Kemudian mempertanyakan mengapa bisa terjadi perubahan Baju Adat Subulussalam padahal sudah ada qanunnya.Dan meminta Walikota memperhatikan nasib guru kontrak.Warga pedagang juga memohon kepada Walikota agar uang sewa kios pasar bisa diturunkan sebanyak 50 % dari 5 juta rupiah menjadi 2,5 juta.

Kedua Fraksi yang ada di DPRK Subulussalam yakni Fraksi Nurani Bangsa Berkeadilan dan Fraksi Sepakat Bersama menyetujui RQ menjadi Qanun.

Sementara itu Walikota Subulussalam H.Affan Alfian Bintang dalam penjelasannya menyampaikan utk rekomendasi tentang guru kontrak kami hanya baru menginstruksikan pendataan jumlah guru kontrak yang ada dilingkup Kota Subulussalam.Terkait isu baju adat daerah pada acara festival kuliner Aceh bebera waktu lalu itu tdk benar.Sebab subtansi acara adalah kuliner bukan baju.Dalam waktu dekat Pemko akan mengajukan penataan pejabat eselon ke Kementrian Dalam Negeri.Untuk tarif sewa kios akan kita pertimbangkan kemungkinan akan turun jelas AA Bintang.

Acara berjalan lancar dan dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam H.Affan Alfian Bintang,SE,Drs.Salmaza,Unsur Muspida plus dan jajaran SKPK Kota Subulussalam.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR