Demo ke PKS Salah Alamat ?


author photo

10 Jul 2019 - 00.30 WIB


RADARACEH.COM l SUKA MAKMUE - Tuntutan petani kelapa sawit yang mendesak pengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS)  membeli Tandan Buah Segar (TBS) sesuai harga yang ditetapkan Pemerintah/Panitia Provinsi adalah tidak tepat dan  salah alamat. 

Sebab PKS hanyalah unit bisnis yang dalam menjalankan usahanya berpatokan kepada situasi pasar.Artinya, PKS jauh dari praktek monopoli dan tidak bisa seenaknya mengendalikan harga. Pembelian TBS oleh PKS murni tergantung dan ditentukan oleh  kondisi pasar global.

"Karenanya unjuk rasa  sekelompok petani di PKS tidak tepat. Seharusnya mereka unjuk rasa ke Pemerintah  mendesak mencari solusi membantu petani mengatatasi kerugian akibat kejatuhan harga TBS. Petani lebih baik mendesak pemerintah memberikan subsidi dengan cara membeli TBS sesuai harga yang ditetapkan dan menjual ke PKS sesuai harga pasar,"ujar Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Nagan Raya Jamaluddin, Selasa (9/7). 

Solusi lain, petani juga dimungkinkan mendesak  Pemerintah Daerah  memberi subsidi  pupuk  untuk mengurangi beban kerugian yang diderita petani. 

Menurut Jamaludin, PKS bukanlah pihak yang patut dipersalahkan atas jatuhnya harga TBS. Sesuai prinsip bisnis, PKS hanyalah unit bisnis yag sepenuhnya tergantung kepada pasar global. Pembelian TBS  selalu sesuai dengan harga pasar dunia. Disaat harga pasar tinggi, PKS akan membeli dengan harga tinggi. Begitu juga sebaliknya, disaat harga rendah, PKS terpaksa membeli dengan harga rendah.

"Jika PKS dipaksa mengabaikan harga pasar dan membeli sesuai yang ditetapkan Panitia Provinsi, maka PKS akan merugi, kemudian gulung tikar, dan karyawan akan di PHK,"ujar Jamaludin.

Seperti diketahui, sekelompok petani sawit, Selasa (9/7) melakukan aksi unjuk rasa ke PKS menuntut agar  membeli TBS sesuai dengan patokan harga yang diterbitkan oleh Panitia Pemerintah Provinsi. 

Dalam aksinya, petani juga menuntut PKS menjalin kerjasama  atau bermitra dengan petani sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 1 tahun 2018 dan Instruksi Gubernur Aceh tanggal 30 Agustus 2018.(Romy/Rls)
Bagikan:
KOMENTAR