Tidak Ada Dana Untuk Foto Kopi Berkas Kabag Humas: PPID Aceh Utara Belum Barjalan dan Tidak Punya Anggaran


author photo

16 Mei 2019 - 06.47 WIB


Aceh Utara --- Setelah lama menunggu ahirnya anggota tim PKN Aceh Utara layangkan surat keberatan kepada Bupati Aceh Utara, akibat tidak tanggapinya surat permohonan informasi publik yang sudah dilayangkan pada tanggal 15 April 2019 yang lalu dan sampai saat ini belum ada respon apa pun kepada kami Tim PKN Aceh Utara, Kamis (16/05).

Lanjut Junaidi pada wartawan media ini kami PKN Aceh Utara akan segera menempuh jalur persidangan di Banda Aceh, jika surat yang kami layangkan tidak juga direspon maka terhitung dari sepuluh hari kerja kita siap menempuh jalur hukum, atas dasar apa PPID Aceh Utara tidak memberikan imformasi publik yang kami minta dan kita sudah memenuhi prosedur yang berlaku jadi dasar mereka menahan itu apa,"ungkap Junaidi.

Sesuai dengan UUD Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan imformasi publik. Dan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi pasal 41 dan 42 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi PP Nomor 71 tahun 2000 peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dan demi terciptanya pemeritah yang tansparansi dan pencegahan tingkat terjadinya korupsi di pemerintah.

Seharusnya pemerintah Aceh Utara senang dengan hadirnya kami PKN Aceh Utara, kecuali mereka yang melakukan korupsi yang merasa terusik dengan kehadiran kami di Aceh Utara," jelas Junaidi lagi.

Saat di komfirmasi terkait tidak adanya dana untuk melakukan foto kopi berkas data informasi publik yang diminta PKN Aceh Utara di humas PPID beberapa waktu yang lalu Kabag humas Aceh Utara Andre Prayuda mengatakan, bukan tidak ada dana tapi belum berjalan karna kita masih banyak kekurangan baik dari segi hukum sampai dengan SoPnya.

Lanjut Kabag humas PPID Aceh Utara dan yang faham tentang PPID itu pihak propinsi, dan sampai saat ini kami masih mempelajari tentang PPID dari segi hukumnya takut kami salah bertindak kalau dasarnya tidak jelas kita juga tidak bisa menganggarkan anggaran operasionalnya,"jelas Kabag humas PPID Aceh Utara.

Tambah kabag humas Andre Prayuda SoP PPID dibentuk dengan perbub jadi kami mohom maaf kalau kami agak berhati hati takut jadi masalah, dan saat ini aturannya masih di proses di bagian hukum dan menurut kabag drafnya sudah ada tinggal kita koordinasikan ke pimpinan untuk dibahas bersama,"tutup Kabag Humas PPID Aceh Utara pada wartawan media ini melaului pesan WhatsAppnya. (A,007)
Bagikan:
KOMENTAR