PILPRES USAI UJIAN DEMOKRASI BELUM SELESAI


author photo

14 Mei 2019 - 05.41 WIB


Indonesia adalah contoh negara demokratis di Asia. Bagaiamana tidak, negara dengan jumlah penduduk sekitar 260 jiwa ini mampu menghadapai ujian demokrasi yakni pilpres dan pileg yang diselenggarakan secara serentak pada 17 April lalu. Kemajuan demokrasi Indonesia juga mendapat sorotan dari dunia Internasional, dimana pelaksanaan pesta demokrasi serentak dan terbesar berlangsung dengan lancar serta ucapan selamat tak henti-hentinya mengalir dari negara-negara sahabat.

Namun, pelaksanaan pesta demokrasi yang telah usai bukan berarti dapat dijadikan indikator perselisihan dan perdebatan selesai. Juga ucapan selamat yang disematkan kepada Indonesia bukan berarti pula demokrasi kita sedang baik-baik saja. Justru, setelah pilpres, suasana semakin keruh oleh ruang-ruang perselisahan akibat dua kubu yang saling terpecah pasca pilpres 2014 lalu. 

Pilpres yang sudah usai menghadirkan suguhan baru. Prabowo Subianto mengklaim menang dengan perolehan suara 62 persen. Sedangkan mayoritas lembaga survei melalui hitung cepat (quick count) menempatkan calon petahana yakni Joko Widodo mengungguli pesaingnya dengan perolehan suara sekitar 54 persen (berdasarkan laporan quick count Charta Politika). Meski pasangan calon, baik dari 01 maupun 02 menyatakan kemenangan menurut versinya masing-masing, tetap saja hasil akhir dan konstitusional berada pada keputusan KPU. 

Selama proses perhitungan suara yang dilakukan KPU, dinamika terus-menerus terjadi. Kejanggalan yang mencederai nilai-nilai demokratis bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat seolah dapat dipermainkan. Menurut Tim IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Maksum ada kejanggalan dalam sistem informasi perhitungan  suara, situng atau quick count  yang dikeluarkan KPU. Ia berasumsi bahwa suara Prabowo dicekik sedangkan suara Jokowi dilambungkan. Semua C1 yang yang di-entry itu memenangkan suara Jokowi, ujar Agus Maksum saat konferensi pers situng KPU di Seknas Prabowo –Sandi. 

Kesalahan entry data kemudian diklarifikasi oleh pihak KPU. KPU menegaskan bahwa kekeliruan itu bisa diketahui karena bentuk trnsparansi KPU dan bukan karena unsur kesengajaan.

Bukan hanya pada proses perhitungan suara, dinamika dengan aroma-aroma kecurangan sudah tercium jauh-jauh hari terutama mendekati hajatan pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali ini.  Misalnya, kecurangan yang terjadi di Malaysia, surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon 01, Jokowi-Ma'ruf. Anehnya, pihak dari 01 yang seharusnya merasa diuntungkan menyatakan kejadian tersebut merupakan skenario yang sudah dipersiapkan untuk menyudutkan  mereka. Tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri pun kejadian surat suara yang sudah tercoblos terlebih dahulu juga banyak di temukan di beberapa TPS di Indonesia yang mayoritas juga tercoblos untuk pasangan calon petahan ini. 

Seolah tidak mau kalah, Tim TKN mengklaim dirinya juga dicurangi dalam kontestasi politik pilpres tahun ini. Melalui Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye  Nasional (TKN), Ade Irfan Pulungan, mengajak Tim Pemenangan Probowo-Sandi tidak hanya berkoar merasa dicurangi tetapi juga harus dilaporkan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Tim TKN juga menerima banyak laporan dugaan kecurangan yang menguntungkan pasangan 02. Sudah banyak laporan yang masuk dari berbagai pihak melalui posko pengaduan yang telah dibuka tanggal 9  April 2019. 

Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN)  seolah menjawab pernyataan Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanaye Nasional (TKN). Akan ada laporan dugaan kecurangan beserta bukti-bukti yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sejauh ini Tim BPN Prabowo-Sandi menyebut ada  1.261  laporan tindak kecurangan pemilu dari seluruh wilayah Indonesia. 

Kecurangan demi kecurangan yang terjadi pada pemilu 2019 menunjukan bahwa demokrasi kita sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Lepas dari persoalan klaim saling menang dan klaim merasa paling dicurangi, satu hal yang harus jadi perhatian kita adalah proses pilpres kali ini. Meski mendapat apresiasi dari negara-negara lain karena keberhasilan Indonesia menyelenggarakan hajatan pesta demokrasi lima tahun sekali ini bukan berarti kita seolah menutup mata masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita evaluasi lagi. 

Kecurangan-kecurangan pilpres yang mayoritas dianggap merugikan pasangan calon (paslon) Prabowo-Sandi, memercik gejolak di tengah-tengah pendukungnya. Narasi People Power kerap menjadi penghias pada laman pemeberitaan politik yang meluncur dari kubu tersebut. Istilah ini bermula dari pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, yang menyerukan people power bila pelaksanaan pemilu curang. People power sebenarnya dalam konteks demokrasi adalah kedaulatan dipegang atas nama rakyat. 

Dimana dalam demokrasi modern, dijalankan oleh badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Tetapi, rakyat bisa saja turun langsung ke jalan jika demokrasi tidak terwujud dan pemipin yang cenderung otoriter. Seperti yang pernah terjadi di Filipina, gerakan massa yang tidak percaya terhadap hasil perhitungan suara yang memenangkan kembali calon petahana, Ferdinand Marcos di tahun 1986. Gerakan people power kemudian menjadi senjata ampuh untuk menumbangkan pemerintaham Marcos. 

Menurut pandangan penulis, gerakan people power untuk melawan proses pemilu seperti yang terjadi di Filipina merupakan upaya yang hanya memperkeruh suasana yang semakin memanas. Sebab demokrasi harus dikedepankan. Rakyat sudah diberikan ruang untuk berpartisipasi untuk mengganti kekuasaan lewat pemilu. Selain itu, kecurangan yang mewarnai kontestasi pilpres 2019 ini harus diselesaikan dengan cara konstitusional sehingga tidak mencederai kedaulatan rakyat itu sendiri. 

Demokrasi kita sedang diuji, sepatutnya kita tidak berdiam diri. Segala bentuk kecurangan harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Masyarakat berharap agar pihak berwenang dalam menyelesaikan polemik ini dapat bersikap netral dan tidak ditunggangi oleh kepentingan apapun dan dari pihak manapun. Kita harus mengawal proses pemilu sampai pada keputusan akhir, tanggal 22 Mei 2019 mendatang. Demokrasi adalah harga mati. Semoga demokrasi Indonesia tidak hanya tampak baik diluar namun begitupun di dalam. Serta siapa pun pemipin yang terpilih harus memegang teguh atas janji-janjinya, tidak hanya sekedar janji tapi juga diwujudkan dalam bentuk bukti.
Bagikan:
KOMENTAR