Bea Cukai Lhokseumawe Lakukan Pemusnahan Puluhan Ton Bawang Impor Ilegal


author photo

15 Mei 2019 - 11.48 WIB


LHOKSEUMAWE --- Beberapa waktu yang lalu  Bea Cukai Lhokseumawe berhasil mencegah upaya importasi ilegal berupa bawang merah di pesisir timur sumatera tepatnya di perairan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, Rabu (15/05).

Menindaklanjuti hasil tegahan bawang merah ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara di buang ke (TPA) kota Lhokseumawe.

Dalam keterangan pers nya KPPBC Tipe Madya pabean C Lhokseumawe melakukan  pemusnahan benda sitaan berupa barang bukti tindak pidana kepabeanan di bidang impor eks KM.Sinar Rahmat Laot GT.25 No. 3105/PPF berupa bawang merah sebanyak 1.748 karung ukuran 20 kg. Dan eks KM.Samudra Al-Mubarakah GT.45 No 1385/PPF berupa bawang merah sebanyak 3.872 karung  dengan ukuran 10 kg.

Modus operandi tindak pidana ini adalah mengangkut barang barang impor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan, dan menimbulkan kerugian materil dan imateril berupa potensi penerimaan negara yang tidak tertagih dari bea masuk,pajak dalam rangka impor dan cukai yaitu sebesar Rp.713.924.763.

Sedangkan kerugian imateril yang ditimbulkan apabila bawang merah impor ilegal yang tidak melalui proses tindakan karantina ini beredar adalah dapat membahayakan kesrhatan konsumen, seperti dapat menyebarkan  virus atau bibit penyakit yang dapat mengganggu kelangsungan produksi oleh petani bawang merah dalam negeri.

Dan perbuatan tindak pidana tersebut melanggar pasal 102 hruf a UU Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006 dengan anacaman pidana paling singkat satu tahun dan paling lama 10 tahun penjara, dengan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 5 milyar.

Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan menteri keuangan republik indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas barang antar negara, DJBC dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu  berkoordinasi dan bekerjasama dengan intansi terkait antara lain TNI , Polri, Kejaksaan , Pengadilan , Karntina maupun apara pemerintah setempat,"tutupnya (R)
Bagikan:
KOMENTAR