Wartawan Mitra Polri : Ada Apa Dengan Oknum DPR Asing Usir Wartawan Saat RDP


author photo

15 Mar 2019 - 11.39 WIB


Radaraceh --- Jumat (15/03) Seorang oknum DPRKab Aceh Singkil (Asing) berinisial FSS anggota komisi I usir wartawan saat Rapat Dengar Pendapat  (RDP) bahas laporan dugaan penyelewengan dana desa di gedung DPRKab pada Selasa (12/03).

N.Lie alias Ucok Marpaung dari media MP diusir oknum anggota DPRKab Asing tersebut ketika akan meliput kegiatan.

Menurut keterangan FSS ia mengusir wartawan karena dianggapnya tidak beretika saat memasuki ruang rapat.mereka masuk ruangan menyeruduk tanpa minta izin ujar FSS yang dihubungi awak media ini via handphone celular.

Sedangkan Lesdin Tumangger sekretaris komisi I DPRKab Asing yang dihubungi awak media ini mengatakan ia memimpin rapat tersebut karena ketua komisi I berhalangan.Dan Rapat tersebut terbuka untuk umum.

L.Tumangger menambahkan peristiwa yang tak diinginkan ini berawal dari kesalah pahaman saja.Dan dia berharap agar hal ini bisa diselesaikan dengan sebaiknya.

Sementara itu N.Lie yang diwawancarai mengatakan tidak benar dia dan kawan-kawan yang meliput saat itu tidak beretika.Kami masuk ruangan tidak ada ribut-ribut.Sebelum dirinya masuk ruangan sudah ada beberapa insan pers yang duduk dan meliput.

Mengapa ketika saya masuk FSS langsung mempertanyakan saya dan langsung mengusir wartawan lainnya.Tentu hal ini sudah mempermalukan saya khususnya dan wartawan pada umumnya didepan publik.

Masih menurut Ucok Marpaung apakah saudara FSS tidak tahu UU No.40 thn 1999 ttg  Pers dan UU No.14 thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik. Sepertinya saudara FSS selaku pejabat publik belum memahami cara kerja dan kode etik insan pers.Sehingga ia selaku warga terhormat anggota DPR Kab Asing terlalu arogan terhadap wartawan.

Masih menurut Ucok patut dipertanyakan mengapa wartawan diusirnya untuk meliput RDP pembahasan laporan dugaan penyelewengan dana desa di beberapa desa di Kab.Asing.Ada apa ini ujar Ucok.

Mengapa kami harus menunggu hasil RDP dari anggota DPR jika kami bisa mendengar dan menyaksikan langsung penyampaian warga dan aparatur pemerintahan Kab.Asing.Ada apa ini ujar Ucok berang.

Dalam ketentuan KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.Dalam peraturan tersebut di jelaskan, Informasi Yang Wajib Di sediakan Dan Di Umum kan tertuang dalam pasal 11 Poin 1 dan Poin 5, serta Poin 6 " yang meliputi Anggaran program dan kegiatan, Sumber dan jumlah, Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik, Termasuk rencana dan laporan realisasi anggaran itu wajib di sediakan dan di umumkan dan sipatnya terbuka.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR