Sidang Ketiga Wartawan Bireuen Epong Reza, JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa


author photo

19 Mar 2019 - 18.56 WIB


RADAR ACEH | Bireuen-  Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas Eksepsi yang disampaikan Kuasa Hukum terdakwa M.Reza alias Epong Reza, yakni Muhammad Ari Syahputra pada persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri (PN) Bireuen (Selasa 12/3), hari ini kembali dihadiri puluhan wartawan media cetak, online dan TV asal Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara dan Lhokseumawe.

JPU dalam tanggapannya pada sidang ketiga atas terdakwa wartawan Media Realitas.com liputan Bireuen, yang digelar PN Bireuen, Selasa (19/3/2019), Jaksa  Muhammad Gempa Awaljon Putra, SH, MH, menyebutkan, eksepsi dari penasehat hukum telah masuk materi pokok perkara.

Dalam hal ini, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh keberatan/eksepsi terdakwa M.Reza alias Epong yang diajukan melalui penasehat hukumnya, menyatakan dakwaan JPU dapat diterima dan dijadikan dalam pemeriksaan sidang perkara atas nama M. Reza alias Epong dan melanjutkan persidangan perkara tersebut.

Padahal sebelumnya, kuasa hukum terdakwa dalam eksepsinya Selasa (12/3) lalu, mengatakan, menurut pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Selain hal itu, kuasa hukum terdakwa juga menyebutkan, dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang tidak cermat, kabur, tidak jelas, karena JPU dalam rumusan dakwaan pertamanya menyatakan, bahwa Terdakwa M. Reza Alias Epong Bin Mukhtar dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sementara itu, bila dilihat dari Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, jelas telah mengatur tentang hak Jawab atau Hak koreksi, jadi bukan dengan serta merta saksi langsung membuat laporan kepolisian dengan nomor : LP/151/IX/1.14/2018/SPKT tahun 2018.

Dimana Hak Jawab atau Hak Koreksi merupakan hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Sidang yang berlangsung tertib tersebut, dipimpin Ketua Majelis Hakim, Zufida Hanum SH, MH, bersama hakim anggota Mukhtar, SH serta Mukhtaruddin, SH. 

Dijadwalkan, sidang lanjutan dengan agenda putusan sela dari Majelis Hakim akan dilanjutkan pada Senin 25 Maret 2019 mendatang. [SR]
Bagikan:
KOMENTAR