Sidang Kedua Epong Reza, Penasehat Hukum Nyatakan Dakwaan JPU Kabur dan Tidak Cermat


author photo

12 Mar 2019 - 18.38 WIB


RADAR ACEH | Bireuen- M Reza, pria yang akrab disapa Epong Reza kembali menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri (PN) Bireuen, Selasa (12/3/2019)

Kasus yang menjerat Epong Reza wartawan media online liputan Bireuen itu, disinyalir sebagai salah satu bentuk rekayasa perkara untuk mengkriminalisasi pers di wilayah tersebut.

Hal itu dikatakan M Ari Syahputra, SH kepada wartawan, Selasa (12/3/2019) yang bertindak sebagai penasihat hukum Epong Reza usai persidangan kedua dengan agenda pembacaan eksepsi di PN Bireuen.

Lanjut Ari, "Dakwaan JPU terhadap kliennya (Epong Reza-red) yang dituduh melanggar pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dinilai kabur dan tidak cermat.

"Kami menilai perkara yang menjerat M Reza ini sarat rekayasa, serta dakwaan yang dituduhkan kepada klien kami, jelas-jelas cacat hukum, kabur dan tidak cermat," sebutnya.

M.Ari Syahputra menambahkan, "dakwaan JPU yang telah dibacakan pekan lalu dalam sidang perdana, dianggap bukan berdasarkan fakta dan realita. Tapi terkesan Jaksa ambisius untuk menuntut kliennya melakukan perbuatan kriminal. Terlebih media online yang menerbitkan berita tersebut, seperti diabaikan dan tak bersentuhan dengan hukum.

"Kenapa tidak, pemberitaan yang dimuat media online Media Realitas.com, lalu linknya diposting ke media sosial Facebook oleh akun Epong Reza milik M.Reza" ujarnya.

Ari juga menegaskan, "Berita yang dimuat media online itu berhak dibaca dan dibagikan oleh siapa saja. Karena dalam media tersebut ada aplikasi medsos untuk membagi link berita telah yang dimuat, misal WhatsApp, Facebook, Twittter, Instagram dan sejenisnya. Dengan demikian jelas, apa yang dibagikan oleh klien kami bukan merupakan berita hoax atau pencemaran nama baik," 

Selain itu, sebut Ari, "Jika JPU telah menetapkan M Reza sebagai terdakwa dalam perkara ini, seharusnya kepada Media Realitas.com juga harus ditetapkan terdakwa, sebagai bentuk pertanggungjawaban media tersebut yang pada 25 Agustus 2018 lalu, telah menayangkan berita tersebut yang akhirnya menjerat Epong Reza hingga melahirkan kriminalisasi terhadap insan pers tersebut.

Sebagai penasehat hukum, Ari meminta majelis hakim yang memeriksa, serta mengadili perkara, untuk menerima eksepsi terdakwa secara keseluruhan, dan menyatakan batal demi hukum terhadap dakwaan JPU, menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dan mengeluarkan terdakwa dari sel tahanan, serta membebankan biaya perkara untuk ditanggung negara.

Menanggapi hal itu, JPU memohon dan meminta waktu kepada Majelis hakim selama seminggu guna mempersiapkan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa. Hakim Ketua mengabulkan dan sidang dilanjutkan pekan depan, Selasa 19 Maret 2019 mendatang.

Amatan Radar Aceh, dibawah kawalan polisi, dan Petugas Kejaksaan, terdakwa yang sudah hampir 100 hari mendekam dalam sel tahanan, dengan tangan diborgol, Epong Reza dibawa masuk ke ruang sidang dengan mengenakan kostum tahanan bernomor 10 warna oranye.

"Kita semua turut prihatin terhadap kasus yang dialami oleh rekan seprofesi kami, seakan terindikasi pengekangan terhadap kebebasan pers. Jadi, sebagai wujud solidaritas dan kekompakan rekan-rekan dari berbagai media liputan Bireuen selalu hadir guna meliput jalannya proses persidangan M Reza. Nanti dipublikasi agar diketahui publik," pungkas Bahrul Walidin, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bireuen. [SR]
Bagikan:
KOMENTAR