Panwaslih Tak Berdaya Atur APK di Lokasi Terlarang


author photo

27 Mar 2019 - 16.32 WIB


Radaraceh-Puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) dari Calon Legeslatif (caleg) DPRK maupun DPRA berada di lokasi yang dilarang peraturan KPU.

Beberapa APK di kota Subulussalam berdiri di pasar,terminal,kuburan dan lainnya dan setiap hari semakin banyak.Tanpa ada perhatian dan tindakan dari para penyelenggara dan pengawas pemilihan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Subulussalam Edi Suhendri,SKM yang di komfirmasi via handphone celular mengatakan perihal ini sudah kita koordinasikan dengan Dinas Satpol PP.Dan Panwaslih telah menyurati sebanyak 3x PPK dan KIP yang juga telah menyampaikan ke Satpol PP perihal tersebut.

Bahkan telah berjumpa dengan Walikota Subulussalam di Banda Aceh dihadapan Dirjend Politik Pemerintahan Umum Kemendagri kita menyampaikan hal tersebut.Tanggapan Walikota setelah pertemuan tersebut akan segera menganggarkan dana untuk eksekusi APK yang berdiri di lokasi terlarang tersebut,"ujarnya.

Masih menurutnya karena ini pelanggaran ringan dan tidak memiliki sanksi yang berat atau tidak masuk sanksi pidana pemilu sehingga mereka terus membandel.

Mengutip pernyataan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu ) RI Rahmat Bagja dari beberapa media cetak dan online, ia mengeluhkan kesulitan pengawas di daerah dalam menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan.

Menurut Bagja, kesulitan menertibkan APK timbul lantaran pengawas pemilu tak terbiasa menjalankan tugas menurunkan baliho, poster dan pamflet yang terpasang di sembarang tempat. Karena itu, Bawaslu kerap meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Akan tetapi, Bagja mengatakan, bantuan Satpol PP kerap tidak diberikan cuma-cuma. Ia menyebut, di beberapa daerah, Bawaslu harus membayar "biaya operasional" kepada Satpol PP agar bisa menertibkan APK.

"Tapi di beberapa daerah, ada juga teman-teman Satpol PP yang membiayai sendiri penertiban APK. Kami tidak mengerti juga, mengapa tiap daerah beda," ujarnya.

Bagja mengingatkan, penertiban APK harus dilakukan, terlebih jika masa kampanye berakhir. Pada masa tenang, APK dilarang keberadaannya di wilayah yang menggelar pemilu atau pilkada. APK harus dibersihkan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara dilakukan. 

APK juga dilarang terpasang di sejumlah tempat tertentu. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada, APK tidak boleh dipasang di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR