Jelang Pencairan DD 2019, Kapolres Bireuen: Kunci Sukses Dana Desa adalah Kompeten, Integritas dan Konsisten


author photo

18 Mar 2019 - 23.46 WIB


RADAR ACEH | Bireuen- Pelanggaran hukum administrasi itu masih bisa di akomodir oleh Pemerintah Kabupaten. Saya melihat para Keuchiek di Kabupaten Bireuen sudah sangat luar biasa dalam membangun desa. Dengan terciptanya pembangunan dan keamanan disetiap pelosok desa,"

Hal itu dikatakan Kapolres Bireuen, AKBP Gugun Hardi Gunawan, SIK, M.Si, mengisi materi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Unsur Pemerintah Gampong Terkait Tata Kelola Pemerintah Gampong tahun anggaran 2019, bertempat di aula lama Setdakab Bireuen, Senin (18/3/2019) sore.

Menurutnya, "masalah Dana Desa ada tiga, Regulasi, Managemen sumber daya manusia  dan unsur lainnya. Untuk itu kami berharap, jangan sampai ketika pencairan dana desa nantinya yang katanya seminggu lagi itu diselewengkan atau sebagainya," tegas Gugun.

"Permasalahan dana desa bisa terjadi pada semua tahapan. Pengelolaan, Perencanaan, Penyaluran, Penggunaan, Pembukuan dan Pencairan. Selanjutnya Peng SPJ an, Pelaporan, Monev dan Pengawasan tentunya," papar Kapolres 

Lanjutnya, "Sejak adanya MoU, antara Kapolri, Kemendagri, Kemendesa dan Kejaksaan tersebut diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik. Untuk itu ajaklah Bhabinkamtibmas di Desa untuk kerja sama dalam melaksanakan pembangunan desa,"

"Saya yakin di tahun 2019 ini akan bergerak perekonomian masyarakat, sebab kunci sukses Dana Desa adalah Kompeten, Integritas dan Konsisten," pungkas Kapolres Bireuen dihadapan para Keuchiek.

Selain itu, Kadis DPMGPKB Bireuen, Bob Mizwar, SSTP, M.Si, di awal acara, menyebutkan, "Wujud Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen dalam berkomitmen guna mensukseskan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satunya dengan mengadakan kegiatan ini. Tak hanya disini, dalam beberapa hari kedepan kami akan turun ke kecamatan untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbub) Bireuen tahun 2019 kepada para Keuchiek," ujarnya.

"Semoga dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas unsur pemerintah gampong, dapat meningkatkan kompetensi aparatur gampong dalam memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan gampong yang diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kualitas penggunaan dan pemanfaatan dana desa nantinya," sebut Bob

Bupati Bireuen H Saifannur, S.Sos yang diwakili Sekda Ir Zulkifli, dalam sambutannya menyebutkan, "Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbub) setiap awal tahun berjalan yang menjadi acuan untuk pemerintah gampong dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan gampong yang ditandai dengan lahirnya Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG)," katanya.

"Untuk tahun 2019,  pemerintah Gampong akan mengelola anggaran, ADG Rp. 83.649.242.359,80; Dana Desa Rp. 453.997.662.000; BHPDRD Rp, 3.287.385.599; Jumlah Rp.540.934.289.958,80. Bila di hitung rata, maka masing-masing gampong akan mendapat, Rp.888.233.645,25," terang Zulkifli

Sedangkan dari Kajari Bireuen yang diwakili Siara Nedi, SH, menambahkan, diantaranya, "Semua kegiatan yang menggunakan dana desa itu harus berpatokan sesuai aturan dan berpedoman pada tata cara pengadaan barang dan jasa yang telah dikeluarkan pemerintah,"

"Dan bila ada kelebihan belanja, maka harus dikembalikan ke kas desa. Jadi para Keuchiek jangan sungkan untuk mengembalikannya," jelas Siara yang dilanjutkan sesion tanya jawab dari beberapa perwakilan para Keuchiek. [SR]


Bagikan:
KOMENTAR