Proyek Peningkatan Jalan Rp 21 Miliar Ambruk, CHK Kritisi Kinerja Kejari Singkil


author photo

14 Feb 2019 - 20.49 WIB


Radaraceh --- Kamis (14/02) Menyikapi dugaan amburadulnya proyek Peningkatan Jalan Singkil-Teluk Rumbia Kabupaten Aceh Singkil, yang menelan dana sekitar Rp.21 Miliar yang dikerjakan PT. Peduli Bangsa sepanjang 4 kilometer (km), Direktur Central Hukum & Keadilan (CHK) Aceh Singkil, Razaliardi Manik mempertanyakan kinerja Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Aceh Singkil.

Dikatakan Razaliardi, jika keberadaan TP4D Kejari selaku pendamping program pembangunan pemerintah daerah, selayaknya mengawal kinerja agar sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

"Apa tugas TP4D kalau di lapangan faktanya hasil pekerjaan amburadul seperti itu. Apa memang jadi pengaman saja? Penegak hukum jangan memakai kaca mata hitam. Proyek ini cukup besar, anggarannya hampir Rp 21 Miliar. Harus diusut, apa penyebabnya hingga ambruk dan hanya 40 % yang terealisasi," cetusnya.

Menurutnya, pekerjaan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut diduga kuat pekerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen proyek. Pasalnya, bukti dan fakta-fakta di lapangan, proyek yang hanya selesai dikerjakan sekitar 40% itu pada tanggal 18 Januari lalu pekerjaan pada divisi struktur pembangunan Talud Jalan sudah ambruk sepanjang 50 meter.

Selain itu, ditemukan pula puluhan titik pembangunan talud tersebut sudah retak dimana kerusakannya cukup parah, padahal proyek ini baru dikerjakan. Untuk itu Razaliardi meminta agar pekerjaan tersebut dilakukan pemeriksaan baik itu kualitas, material maupun volume pekerjaanya.

"Pihak terkait diharap peduli dan mengambil langkah dengan turun kelapangan menyikapinya. Jika ditemukan kejanggalan dalam pekerjaan, panggil dan periksa semua, tidak peduli apakah ada oknum tertentu didalamnya" pintanya.

Seperti diketahui, dalam penjabaran APBK induk Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018, bahwa perencanaan kegiatan proyek tersebut adalah Pembangunan Jalan, yaitu paket "Peningkatan Jalan Singkil-Teluk Rumbia" dengan produk akhir lapisan aspal. Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut beralih menjadi paket pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Tanah Timbunan Pilihan.

Meski demikian, sampai akhir Desember 2018, proyek ini tak kunjung selesai dikerjakan oleh PT. Peduli Bangsa. Kini persoalan proyek itu dikritisi berbagai kalangan, bukan hanya masalah persoalan mangkaraknay proyek, tapi juga masalah kualitas proyek yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan.

Ironisnya lagi, pelaksanaan proyek tersebut berada dibawah Pengawalan dan Pendampingan Hukum TP4D Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Sehingga hal ini pulalah yang membuat CHK mengkritisi kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Singkil.

Sementara itu, masyarakat Kampung Teluk Rumbia dan Ranto Gedang yang merasakan langsung akibat mangkraknya proyek ini melakukan unjuk rasa kekantor bupati Aceh Singkil. Mereka meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, terutama Dinas PUPR untuk menyelesaikannya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil, Muzni menyebutkan, pryek ini memang baru terealisasi sekitar 40%.

"Proyek Peningkatan Jalan Singkil-Teluk Rumbia ini memang baru selesai 40%, dan kelanjutannya akan kami anggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020 mendatang," katanya kepada wartawan usai menerima para pengunjuk rasa di kantor bupati beberapa hari yang lalu.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR