Merah Sakti Fitnah MPD


author photo

14 Feb 2019 - 14.04 WIB


RadarAceh --- Kamis Ketua Majelis Pendidikan Daerah Jaminuddin B menanggapi pernyataan Walikota Subulussalam Merah Sakti di salah satu media pada tanggal (13/02) itu tidak benar, dan telah memfitnah MPD, ini bisa jadi Merah Sakti telah mencemarkan nama baik MPD dan bahwa MPD (Majelis Pendidikan Daerah) Kota Subulussalam telah menjalankan amanah Qanun Kota Subulussalam nomor 5 tahun 2009, dan tidak ada dalam Penyaluran Beasiswa pada tahun 2017 tersebut berbau politik di dalamnya ujarnya.

Dalam penyerahan Beasiswa pada tahun 2017 yang di seleksi oleh MPD Kota Subulussalam dan diserahkan secara simbolis oleh Walikota Subulussalam, Merah Sakti memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada MPD telah melaksanakan seleksi yang cukup baik ,yang dihadiri oleh Wakil Walikota Salmaza dan Asisten I Drs. H. Yaqob KS, MM,serta para mahasiswa, juga orang tua dari mahasiswa yang tidak kurang dari 600 orang, di Aula Dinas PK. Karena MPD merangkai kegiatan tersebut dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW,ujar Jaminuddin.

Masih menurut Jaminudin, tapi dalam penyerahan Beasiswa pada kali ini malahan MPD di jelekkan, sepertinya Sakti tidak Istiqomah lagi dan terkesan galau ketika istri beliau kalah dalam perhelatan Pilkada.Seharusnya Sakti sebagai Walikota Subulussalam tidak seperti itu, harus memberikan contoh yang santun dan tidak egois kepada kami agar kami mengenang jasa beliau 10 tahun menjadi Walikota Subulussalam.

Ketua MPD itu mengatakan Walikota Subulussalam seharusnya malu bahwa konsep dan model seleksi Beasiswa Mahasiswa tahun 2018 ini adalah konsep MPD yang mereka curi tanpa ada pemberitahuan atau izin dan itu murni hasil karya MPD, yang mereka tambah cuma ada Beasiswa khusus untuk Tahfiz 30 Juz.Dan MPD pada seleksi Beasiswa tahun 2017 dilaksanakan tepat waktu dan disalurkan pada Desember 2017,

Beasiswa Pemko Subulussalam pada tahun 2018 awalnya diserahkan kepada MPD tapi kami menolak karena pada tahun politik Pilkada Kota Subulussalam, kami khawatir nantinya Beasiswa ini dipolitisir oleh Walikota Subulussalam, padahal Kepala Bappeda dan Kepala DPKD mendesak supaya ini dikerjakan oleh MPD tapi kami seluruh komisioner MPD menolaknya, yang paling di khawatirkan Penyaluran tidak tepat waktu yang seharusnya Penyaluran itu dilaksanakan Desember 2018 ternyata praduga kami benar tidak disalurkan Desember 2018 yang menjadi pertanyaan kenapa seleksi Beasiswa itu disalurkan pada Februari 2019 jadi anggaran Beasiswa 2018 kemana Uangnya, ini menjadi pintu masuk bagi Polda Aceh serta Kajati Aceh untuk telusuri agar uang Beasiswa tersebut tidak diambil dari anggaran 2019, jika ini sudah diambil dari uang Beasiswa tahun 2019 maka ini sangat merugikan mahasiswa karena uang Beasiswa tahun 2018 tidak disalurkan di Desember 2018.

Jaminudin menambahkan Beasiswa tahun 2018 ini bisa jadi disalurkan karena ada surat dari MPD Kota Subulussalam pada tanggal 26 Januari 2019.Jadi Sakti jangan menjadi pahlawan,  bahwa Beasiswa itu baru berjalan selama dua kali masa ke pemimpinan beliau yaitu tahun 2017 yang di seleksi oleh MPD dan tahun 2018 yang di seleksi oleh Kessos Setdakot.Sebelum tahun 2017 yang dikelola oleh Dinas PK itu bukan Beasiswa tapi bantuan Pemko terhadap mahasiswa yang jumlahnya bervariasi yang lebih kurang Rp. 200.000/pertahun.Dan itu tidak di seleksi layaknya Beasiswa yang di laksanakan oleh MPD pada tahun 2017,jadi jangan sebar berita bohong, Sakti harus bisa membedakan antara Bantuan Pemko dengan Beasiswa Pemko untuk mahasiswa dan itu jauh berbeda ujar Jaminudin kecewa.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR