Ini Kata M.Ikbal Salah Satu Pengurus DPP Pakar Aceh Terkait Kisruh Pengelolaan Dana Desa di Dusun Resetlemen Nisam


author photo

19 Feb 2019 - 10.33 WIB


Aceh --- Terkait pemberitaan dana Desa yang tidak transparan di Aceh Utara yang menuai aksi protes masyarakat Gampong Cot Mambong Dusun Resetlemen Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara salah satu pengurus DPP Pakar Aceh M.Ikbal mengatakan. Pemerintah Gampong Desa Cot Mambong perlu secara transparan dan akutanbel dalam mengelola ADD agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang terkait dana Desa yang diperuntuhkan oleh Pemerintah, agar bisa tepat sasaran dan jauh dari penyimpangan yang bermasalah secara hukum dikemudian hari, Selasa (19/02).

Pengurus DPP Pakar ini juga minta Pemerintah Desa di Aceh Utara bisa mengelola dana Desa (DD) dalam mengejar dan memacu ketertinggalan pembangunan di desa agar berjalan sebagaimana mestinya sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat terlibat secara langsung.

Apalagi Perintah Dana Desa itu sesuai perintah Undang Undang Desa dalam mewujudkan kemandirian Pemdes, Keadilan dan Kemakmuran Kesejahteraan masyarakat pada sektor publik, baik Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Fisi maupun Pembangunan Manusia dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja untuk masyarakat Desa setempat,"papar M.Ikbal pada media ini.

Lanjut M.Ikbal sehingga tunjuan Pemerintah Pusat dalam melimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Gampong Desa di Aceh Utara bisa dikelola dengan baik dan benar tanpa menimbulkan masalah kemudian hari ditengah masyarakat Desa.

Apalagi bisa menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada perangkat Desa setempat apabila Pemerintah Desa tidak hati hati dalam menjalankan Amanah Undang Undang Desa tersebut, tentu tidak tertutup kemungkinan bermasalah dengan hukum dikemudian hari,"jelasnya lagi.

M.Ikbal juga menyebutkan semua aturan harus di jalankan dan sesuai dengan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dan Peraturan Pemerintah Tentang Pemerintah Desa Nomor 60 Tahun 2014. Tentang dana Desa yang bersumber dari APBN, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang bersumber dari APBN dan sesuai dengan Permen/Peraturan Mentri Nomor 16 Tahun 2018,"tutup M.Ikbal (R)
Bagikan:
KOMENTAR