Terkait Tidak Jelasnya Legalitas Pelantikan Setdakab, Hanafiah Layangkan Somasi ke Bupati Atam


author photo

8 Jan 2019 - 20.00 WIB


Radaraceh.com, ACEH TAMIANG _ Salah satu warga Aceh Tamiang melakukan somasi kepada Bupati Aceh Tamiang terkait simpang siurnya informasi dan legalitas pelantikan Sekdakab yang dilakukan beberapa waktu lalu. 

Muhammad Hanafiah, seorang warga yang melayangkan somasi mengatakan, pihaknya ingin memperoleh penjelasan tentang legalitas pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut, sebagai menyampaikan informasi yang jelas dan benar untuk kepentingan informasi publik.

Yang mana sebelumnya Basyaruddin dilantik menjadi Sekda Aceh Tamiang oleh Bupati Mursil. Namun, ia menduga pengangkatan itu tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, apalagi akses informasi tidak diberikan oleh Pemkab setempat, Sehingga membuat  banyak warga bertanya-tanya terkait hal tersebut. 

Hanafiah juga menekankan, Jika somasi ini tidak dijawab dalam jangka waktu tujuh hari kerja, maka pihaknya akan membawa kasus ini ke sidang mediasi di tingkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Aceh di Banda Aceh.

Semestinya, tambah Hanafiah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menerapkan azas seperti yang diatur sesuai dengan UU dan konsideran yang masih berlaku. Seperti, Azas Kepastian Hukum, Azas Kemanfaatan, Azas Ketidak berpihakan, Azas Kecermatan, Azas tidak menyalahgunakan kewenangan, Azas Keterbukaan, Azas kepentingan umum dan Azas pelayanan yang baik.

"Apakah ada dibentuk dan diseleksi oleh pansel untuk merekrut calon Setdakab Aceh Tamiang?, dan kalau ada siapa saja sebagai panitia seleksi dan kapan dilaksanakan seleksi tersebut,?" kata Muhammad Hanafiah 

Ia juga mempertanyakan, apakah pejabat yang non job dapat direkrut langsung sebagai Setdakab Aceh Tamiang?, dan apakah ada rekomendasi secara tertulis dari DPRK Aceh Tamiang tentang pengusulan nama calon Setdakab Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang dan Plt. Gubernur Aceh atau ada rekomendasi dari Plt Gubernur Aceh?. 

"Apakah rekrutmen, pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut legalitasnya sudah sesuai dengan Undang-Undang dan azas-azas di Pemerintahan sesuai Peraturan lainnya yang berlaku," katanya.

Oleh sebab itu, Muhammad Hanafiah meminta penjelasan secara tertulis dan dilengkapi dengan alat bukti berupa surat-surat lengkap dengan konsiderannya yang masih berlaku.

Pria yang mempunyai postur jangkung tersebut menilai, pada Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang jabatan Setdakab sudah ada persyaratannya antara lain pejabat yang menduduki jabatan tinggi eselon II/b dan usia maksimal paling tinggi sebelum usia mencapai pansiun.

"Apa boleh Basyaruddin yang non job dan usianya beberapa hari lagi mencapai pansiun diusulkan sebagai Sekdakab Aceh Tamiang ?," tanya Hanafiah. [] zul
Bagikan:
KOMENTAR