Terdakwa Kasus Jinayah Divonis Bebas oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen


author photo

5 Des 2018 - 20.48 WIB


RADAR ACEH | Bireuen- Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan perkara nomor: 06/JN/2018/Ms.Bir, memvonis bebas Terdakwa kasus Jinayah, Rabu (4/12/2018). 

Terdakwa yang bebas tersebut berinisial N alias Cut Bulen (45) tahun, dengan amar putusannya," 

Pertama "Menyatakan terdakwa (N) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Zina sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Khalwat sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah sebagaimana yang disangkakan Jaksa Penuntut Umum (JPU)". 

Kedua "Membebaskan Terdakwa (N) oleh karena dakwaan tersebut" 

Ketiga  "Memulihkan hak Terdakwa (N) dalam kemampuan dan kedudukan, harkat serta martabat" dan 

Keempat "Memerintahkan barang bukti berupa 1 lembar photo bermesraan antara terdakwa N dengan Y serta 7 (tujuh) lembar print percakapan SMS dirampas untuk dimusnahkan".

Sebelumnya JPU menuntut terdakwa (N) dalam surat dakwaan yang dibacakan pada 13 Agustus 2018 menyatakan terdakwa melanggar Pasal 33 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan pasal 23 ayat (1) Qanun No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah  serta dalam surat tuntutannya JPU yang dibacakan pada tanggal 5 November 2018 Menyatakan Terdakwa (N) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Jarimah Khalwat sebagaimana dalam Dakwaan pada surat dakwaan ketiga yang didakwakan melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Dengan demikian atas putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, JPU langsung mengatakan akan berpikir-pikir dahulu. 

Sementara itu Muhammad Ari Syahputra, SH usai persidangan selaku kuasa hukum (N) yakni menilai putusan hakim objektif dan adil karena melihat fakta di persidangan berikut keterangan saksi dan alat bukti. 

"Kami sangat bangga negara ini adalah negara hukum dan ditegakan dengan rasa keadilan, kami melihat fakta lapangan dan persidangan dari alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, dan ini suatu hal yang bagus serta berkeadilan, dimana hukum itu harus ditegakan dengan rasa keadilan demi masyarakat umum," tuturnya.

Disinggung terkait JPU akan berfikir-fikir apakah terima terhadap putusan atau kasasi terhadap putusan tersebut, Ari mempersilahkan karena itu merupakan hak JPU.

"Silakan itu hak untuk JPU untuk menempuh upaya hukum pada tingkat selanjutnya, tapi keadilan itu tetap harus ditegakkan di bumi pertiwi ini," Dan Kliennya dengan tegas menyatakan tidak akan melakukan upaya hukum selanjutnya karena kami sudah puas terhadap putusan Majelis Hakim dan benar-benar memiliki rasa keadilan bagi kliennya.

Ketika disinggung bagaimana kliennya yang menjadi terdakwa dalam perkara Jinayah bisa bebas murni, Pengacara yang akrab disapa Ari tersebut menjelaskan bahwa fakta-fakta persidanganlah yang membebaskan kliennya.

"Dimana Allah itu maha adil, dia mengetahui mana orang-orang yang terzalimi oleh sebuah fitnah-fitnah keji seperti apa yang dilaporkan oleh saksi korban yang tak lain adalah mantan suami terdakwa," paparnya seraya menjelaskan keterangan saksi (Y) yang dalam perkara tersebut juga menjadi terdakwa juga tetapi dalam berkas dakwaan yang terpisah. 

Alhamdulilah Terdakwa (Y) yang telah membuat pengakuan palsunya dipersidangan telah di vonis oleh majelis hakim dalam perkara Nomor : 07 /JN/2018/Ms-Bir dengan Uqubat cambuk 8 kali didepan umum.

Selanjutnya kliennya akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan balik saksi-saksi dalam perkara ini yang telah membuat laporan dan keterangan palsu sesuai pasal Pasal 30, pasal 31 Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Zinayah dan pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," tutup Ary. [REL]
Bagikan:
KOMENTAR