KETUA MPD : KADIS DIKBUD SUBULUSSALAM DIMINTA BERIKAN HAK GURU


author photo

22 Des 2018 - 14.36 WIB


Radaraceh - Sabtu (22/12)-Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam Jaminuddin B,menanggapi berita Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam H. Irwan, M.Si pada (21/12) di Serambi Indonesia terkait dengan peminjaman tunjangan para guru-guru Dakcil dan Non Sertifikasi hal ini tidak boleh. 

Harusnya saudara Irwan memperjuangkan hak guru,karena itu hak mereka kalau dibayarkan pada tahun 2019 berarti itu untuk anggaran tahun 2019, yang lucunya lagi untuk menutupi dan membayar honor para guru-guru kontrak. Bukankah untuk honor guru-guru kontrak sudah dianggarkan pada tahun 2018,terdapat kejanggalan lagi guru-guru kontrak yang direkrut oleh panitia bersama antara Dinas PK, MPD, Komisi D DPRK, PGRI, dan Pengawas Sekolah itu berjumlah 163 orang, dan ditambah dengan 51 orang guru K2,berarti berjumlah 214 orang. 

Dan kenapa sudah membengkak menjadi 246 orang, ini salah satu yang membuat amburadulnya data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam ujar JB.

Dan hal ini juga kami sampaikan jangan karena devisit Pemko Subulussalam, lantas guru-guru yang dikorbankan. Bahwa dana guru Dakcil dan Non Sertifikasi guru itu adalah dana dari pusat yang sudah di transfer, harusnya sudah dibayarkan dari kemaren. Kalau mau menutupi devisit Pemko Subulussalam, jangan hak guru-guru yang dikorbankan melainkan dana yang lain,"ujarnya lagi.

Nyaris setiap akhir tahun sejak saudara Irwan menjadi Kepala Dinas PK selalu saja bermasalah dengan guru dan terkadang guru-guru harus demo menuntut hak mereka.Maka kami dari MPD meminta kepada saudara Irwan harus bertanggungjawab jawab terhadap hak guru-guru dan kiranya sebelum tanggal 31 Desember 2018 hak mereka sudah diberikan. 

Karena kalau sudah masuk pada tahun 2019 diberikan hak mereka, maka sudah dipastikan akan terbeban kepada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam terpilih kedepan dan untuk anggaran 2019 itu sendiri,"imbuhnya.

Maka tidak ada Solusi lain melainkan membayar hak guru-guru baik guru kontrak, Tunjangan guru terpencil, Tunjangan Non Sertifikasi dan Tunjangan Sertifikasi sebelum berakhir tahun 2018.Dan jangan utang Pemko dibebankan kepada guru-guru.

Kami MPD Kota Subulussalam sungguh tidak percaya dengan saudara Irwan karena terkesan selalu berbohong dan menutupi kesalahan-kesalahannya dengan beretorika.Sama halnya beliau beretorika dengan tidak diterimanya CPNS untuk Kota Subulussalam pada tahun 2018, juga bagian dari kegagalan saudara Irwan dalam mempersiapkan Anjab dan ABK, jadi jangan lagi beretorika untuk guru-guru.

PGRI Kota Subulussalam harusnya berdiri di kepentingan guru-guru, supaya mereka terayomi dan jika guru-guru menjadi korban maka PGRI harus tampil di depan untuk memperjuangkan hak mereka bukan sebaliknya.

Walaupun para pengurus PGRI itu nyaris semua yang sudah Sertifikasi tapi bahwa seluruh guru-guru baik guru-guru PAUD, TK Non Sertifikasi dan yang sudah di Sertifikasi harus nyaman di bawah PGRI Kota Subulussalam,"tegas Jaminuddin B (ID).
Bagikan:
KOMENTAR