Terkait Kelangkaan Gas dan Pupuk Subsidi, Mantan Aktivis IPAU Minta Pemerintah Tindak Tegas Pangkalan Nakal


author photo

25 Nov 2018 - 20.57 WIB


RADAR ACEH | Aceh Utara- Persoalan kelangkaan Gas LPG yg terjadi di Aceh adalah sebuah masalah serius. 
Harusnya pemerintah lebih tegas dalam menindak lanjuti, baik kepada Pertamina, agen dan pengecer. Sebab sudah seharusnya gas elpiji bersubsidi dinikmati oleh masyarakat miskin.

Mantan Aktivis yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) Mujiburrahman, kepada Radar Aceh, Minggu (25/11/2018) menyebutkan, "Persoalan kelangkaan gas elpiji tidak jauh bedanya dengan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang diprioritaskan pemerintah kepada para petani kurang mampu,"

Akan tetapi yang sangat disayangkan, sekira hampir 70 persen pemanfaatan Subsidi tersebut diduga dinikmati para Pengusaha tertentu.

Dampak monopoli pengusaha sangat terlihat artinya yang pada hakikatnya untuk para petani kurang mampu, tapi sudah beralih kepada oknum pengusaha-pengusaha yang mempunyai ratusan hektar pertanian untuk pemanfaatan pupuk bersubsidi tersebut.

"Menurut saya, harusnya pemerintah lebih tegas dalam mengeksekusi, keluarkan Peraturan yang tegas kepada pangkalan-pangkalan nakal dan bila perlu cabut izin nya. 

Kepada penerima pemerintah bisa mengeluarkan sejenis kartu Identitas penerimaan, mengenai pendataan menurut saya sangat mudah,  pemerintah  mempunyai  badan stastistik dan ada pula PLN sebagai patner, disana mereka dapat memperoleh data yang akurat mana yang katagori miskin dan tidak miskin, layak untuk penerima maupun tidak. 

Dengan demikian, sedikitnya akan teratasi masalah kelangkaan Gas Elpiji atau pun Pupuk bersubsidi. Kembali lagi kepada pengawasan untuk terus mengawasi pendistribusian serta penetapan harga, baik Pertamina, pangkalan, agen dan pengecer," pungkas Mujib, calon politikus muda asal Sawang itu. [REL/SR]
Bagikan:
KOMENTAR