Warga Lima Kecamatan Di Kab Asing Unjuk Rasa Ke DPRK


author photo

2 Okt 2018 - 13.13 WIB


RadarAceh --- Beberapa warga Desa dari Kec. Kutabaharu, Singkohor, Gunung Meriah, Singkil Utara dan Kec.Singkil di Kab Aceh Singkil (Asing) datangi kantor DPR Kab Asing berunjuk rasa terkait HGU PT. Nafasindo.

Para pengunjuk rasa dari 19 desa tersebut meminta semua hak masyarakat dikembalikan seperti tanah adat, tanah transmigrasi dan lainnya. Meminta DPRK menganggarkan 500juta rupiah untuk dana ukur ulang. Sebab ukur ulang yang dilakukan pada tahun
2010 yang lalu merupakan akal-akalan oknum di Pemda dan Perusahaan. Karena ukur ulang pada saat itu dilakukan bukan di titik nol yang semestinya seperti yang tertuang pada HGU tahun 1988.

Aksi tersebut di ketuai Koordinator Lapangan Gerakan Rakyat Tertindas (Gratis) Irfan Efendi SE yang juga ketua YARA Kab. Asing ,Korlap II Syafar Siregar. Mereka menyampaikan pada aksi demo yang pertama bulan Agustus lalu pihak perusahaan sudah menyetujui akan dilakukan ukur ulang keseluruhan HGU.Dimana dana untuk hal tersebut dibagi dua dengan pihak Pemda.
Tgl 30 desember 2018 HGU PT. Nafasindo akan berakhir, silahkan pemerintah daerah memperpanjang HGU Nafasindo tapi kesejahteraan rakyat Aceh Singkil jangan diabaikan ujar ketua korlap GRATIS tersebut. Dan
jika Bupati Aceh Singkil tidak mengindahkan permintaan masyarakat untuk ukur ulang kembali dan memperpanjang HGU Nafasindo tanpa melakukan ukur ulang kembali maka masyarakat mengklaim Bupati telah terima Gratifikasi.

Aksi unjuk rasa hari ini adalah yg kedua kalinya.Dan jika aksi ini tidak ditanggapi maka kami akan melakukan pematokan di TKP," ujar Irfan.

Terlihat anggota DPRKab Asing yang hadir menemui para demonstran yakni Yulihardin, Farida Siska S, Juliadi, LesdinT,H. Fahrudin Pardosi, Aritonang, Ustadz Aminullah,Jafriadi, Asmawati, Azmi, Taufik, Ramli Boga.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRKab Asing Yulihardin mengatakan pihak DPRKab sudah menyampaikan pada forum resmi yakni rapat paripurna meminta kepada Bupati untuk menyelesaikan konflik tanah antara masyarakat dan PT. Nafasindo serta PT.Delima Makmur. Yulihardin meminta kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan masalah ini. Dan segera membentuk tim yang didalamnya masyarakat dilibatkan. Dan semua data baik yang ada di tangan pemda dan DPRK di perlihatkan bersama dan kita adu keabsahan masing-masing ujarnya.

Sementara itu Rida Siska anggota DPRK dapil Kutabaharu yang juga Caleg DPRAceh mengatakan PT. Nafasindo sudah mengajukan perpanjangan HGU pada thn 2016 setahun sebelum berakhir HGU mereka. Menurut Siska DPRKab hanya berfungsi untuk mendorong pemerintah menindak lanjuti masalah ini secepatnya.Tetapi Bupati lah yang bisa mengeksekusi perihal ini,"ujar Siska.

Adapun Azmi anggota DPRK menambahkan UU RI no.32 tentang lingkungan hidup berbunyi kehadiran HGU wajib memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

Setelah sekira satu jam berorasi akhirnya 10 org perwakilan pengunjuk rasa duduk bersama dengan komisi I DPRKab Asing.

Kelucuan terjadi beberapa anggota komisi II DPRKab Aceh Singkil kecewa karena tidak dilibatkan oleh unsur pimpinan dalam penyelesaian masalah tersebut. Komisi II membidangi masalah perkebunan mengapa tidak dilibatkan, dan ini merupakan kewajiban semua anggota DPRK untuk mendengarkan aspirasi warga,"ujar Lesdin T dan Aminullah.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR