Realisasi Program Terlambat, Acheh Future Desak Pemerintah & DPRA Segera Lakukan Perubahan


author photo

30 Okt 2018 - 21.35 WIB


Radaraceh.com, Aceh Timur -  Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di desak untuk segera melakukan pembahasan dan penyusunan RAPBA 2019.     

Mengingat selama ini banyak realisasi program bangunan fisik terkendala akibat faktor alam. Sehingga merugikan rakyat Aceh secara keseluruhan. Hal itu disampaikan Razaly Yusuf Ketua Umum Lembaga Acheh Future, kepada media ini, Selasa (30/10/2019).

"Setiap tahun kita melihat realisasi program dari berbagai instansi di pemerintah Aceh terlambat. Tentu hal ini merugikan masyarak Aceh umumnya. kerjakan pihak rekanan tidak maksimal mengerjakan bangunan, akibat cuaca alam hingga menyebabkan mutu dari bangunan diragu kualitasnya, seperti, proyek drainase,pengerasan jalan, bangunan Talud, beronjong dan sebagainya." ujar Razali Yusuf  yang akrap di sapa Cekli.

Ia juga menambahkan kualitas proyek tidak akan berkualitas jika pengejaan nya dilakukan  saat musim hujan atau pada saat cuaca ekstrim dan rawan bencana.

"Kita melihat selama ini, akibat faktor alam realisasi program dari dinas dan pihak terkait selalu terlambat, hingga proyekpun dikerjakan buru- buru, bahkan, ada yang terancam gagal pengerjaan nya. Ini harus menjadi perhatian Pemerintah dan DPRA. Sudah seharusnya Pemerintah dan DPR Aceh memproritaskan kepentingan umum." ujar Cekli.

Selain itu Masri (41) seorang tokoh muda pemerhati sosial di Aceh Timur, terkait hal ini ia turut menyampaikan konsekuwensi Pergub APBA 2018 berimplikasi daya serap anggaran lemah, di samping pengesahan anggaran terlambat, sehingga menyebabkan realisasi proyek jadi lamban.

"Proyek yang di kerjakan selama ini terkesan terburu-buru, sehingga akan berpengaruh kualitas pada bangunan. Kedepan, saya berharap kepada pemerintah, agar pengesahan anggaran bisa dipercepat sesuai waktu, hingga daya serap anggaran signifikan, jika tidak tiap tahun anggaran Aceh terjadi silva besar-besaran, sehingga sangat merugikan Aceh yang saat ini sedang mengejar ketinggalan pembangunan dalam berbagai sektor." Ujarnya.

Selain itu, Masri juga mengharapkkan pemerintah dan instansi pengawasan lainnya seperti  konsultan pengawas, inspektorat, anggota DPRA, kejaksaan dan Polisi harus memaksimalkan pengawasan dalam proses pengerjaan proyek fisik dan non fisik, agar proyek fisik di kerjakan sesuai (speks) atau sesuai dengan petunjuk. (Raz)
Bagikan:
KOMENTAR