Lahan Plasma Tak Jelas Warga Longkib Mengadu Ke DPRK


author photo

12 Okt 2018 - 13.58 WIB


Radaraceh --- Jumat (12/10) Persatuan Pemuda Longkib (Perlob) dan puluhan warga Desa Sepang dan desa Longkib Kec.Longkip yang jadi anggota Koperasi Bumi Daya Abadi plasma dari PT. Bumi Daya Abadi (BDA) adukan nasib mereka ke DPRK Subulussalam.

Warga Longkib, Legislatif dan Eksekutif duduk bersama dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat diruang Banleg.Terlihat hadir dalam acara tersebut Ketua DPRK Subulussalam Hariansyah, Anggota DPRK H. Luthan, Jamasa Cibro, Supriyono, Sekwan DPRK Khainuddin, Kadis Perindagkom UKM Masri, Kadis Pertanahan Kota Subulussalam Sahpudin. Pengurus Perlob dan puluhan warga masyarakat desa Sepang dan Longkib.

Ketua Perlob Amigo mengatakan PT.BDA tidak menjalankan ketentuan HGU sesuai dengan Qanun dan perundangan yakni sistem plasma 70:30 yang di sepakati dengan pemerintah kota Subulussalam dan tidak mensejahterakan warga sekitar perusahaan. Anggota Koperasi BDA plasma tidak hidup sejahtera malah terbebani dengan sistem tersebut. Saat ini anggota plasma Koperasi BDA sudah terbebani hutang sekitar 15,9 milyar rupiah yang bersumber dari keterangan pengurus koperasi. Dalam hitungan kita setiap anggota plasma saat ini berhutang 200 jutaan. Lahan plasma pun tidak jelas lokasinya begitu juga luas lahan serta luas lahan yang telah produksi.

Data yang kami punya saat ini lahan plasma masih kosong tapi hutang sudah ada.Saat ini hanya inti saja yg dikerjakan pihak PT. BDA. Jadi kami meminta kepada pemerintah kota untuk membekukan segala kegiatan PT. BDA sampai kejelasan keberadaan lahan plasma PT. BDA dan sistem pembiayaan plasma telah jelas,"ujar Migo.

Masih menurutnya saat ini lokasi plasma berada di lahan yang tidak bisa berproduksi. Sehingga warga ingin tahu tata cara penetapan lokasi plasma. Mengapa lahan inti tidak pernah kena bencana, sementara itu lahan plasma berada di lahan gambut aktif yang selalu kena bencana. Sehingga hal ini tentu merugikan anggota plasma (Koperasi). Menurut keterangan perusahaan, sawit yang baru tanam dilahan plasma tersebut mati dan hangus sehingga tidak menghasilkan dan warga wajib bayar semua itu,"ujar Migo lagi.

Sementara itu anggota DPRK dari Partai PKB Supriono mengatakan patut diduga pihak koperasi BDA  dan perusahaan BDA telah lakukan pembohongan publik. Seharusnya setelah usia tanaman 5 tahun maka plasma diserahkan ke koperasi. Disetiap daerah pola pembiayaan pembangunan kebun plasma adalah hibah dari perusahaan selaku bapak angkat,beda dengan sistem PIR. Kesepakatan atau MoU antara PT. BDA dengan warga Longkib yang dilakukan pada waktu itu adalah pola PIR. Sedangkan pola plasma sudah diatur perundangan.

Artinya kesepakatan tersebut cacat demi hukum dan diduga perusahaan dengan koperasi telah melakukan pembodohan dan pembohongan terhadap publik. Jika demikian PT. BDA wajib kita segel. Dan semua perusahaan perkebunan HGU yang ada di Kota Subulussalam akan kita pinta hadirkan plasmanya,"ujar Priyono.

Sahpudin Kadis Pertanahan Kota Subulussal mengatakan ada dua permasalahan pada kejadian ini yaitu Plasma tak jelas perkembangannya dan yang kedua Koperasi banyak hutang tapi anggota tidak tahu. Dinas Pertanahan pernah berencana melakukan sosialisasi redistribusi sertifikat tanah tapi gagal karena ternyata banyak kendala didalamnya.

Kadisperindagkom Masri, SP mengatakan permasalahan ini mungkin berawal dari ketidaktransparanan pengurus Koperasi BDA yang berdiri sejak tahun 2012 lalu. Diduga curang kepada anggotanya, ini terlihat dari tidak pernah adanya rapat anggota dilakukan pengurus.

Ketua DPRK mengatakan kami akan mencari tahu ada apa dengan kondisi warga Desa Longkib dan Sepang selaku anggota koperasi plasma BDA. Mengapa semua ini bisa terjadi. Kami akan mengundang pengurus koperasi, pihak eksekutif dan perwakilan warga yakni Perlob untuk duduk bersama kembali pada waktu yang kami tentukan," ujar Hariansyah.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR