Komisioner KIP Aceh Timur Diduga 'Kangkangi' UU Pemilu Dan PKPU


author photo

10 Okt 2018 - 16.37 WIB


Aceh Timur - Komisioner Komisi Independen Pemilihan ( KIP) Kabupaten Aceh Timur diduga telah 'mengangkangi' Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan PKPU nomor 20 Tahun 2018 tentang pendaftaran Caleg. 

Pelanggaran atas kedua aturan tersebut diduga dilakukan oleh Komisioner KIP Aceh Timur dengan meloloskan Bacaleg yang sudah di TMS-kan dalam Daftar Calon Sementara hingga dalam Daftar Calon Tetap. 

Sesuai informasi dan bukti yang diperoleh menyebutkan, Bacaleg dari Partai Nasional atas nama S telah dinyatakan oleh Komisioner KIP Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara. 

Alasannya Bacaleg tersebut tidak melengkapi surat pengunduran diri sebagai Keuchik hingga masa klarifikasi dan perbaikan data Bacaleg berakhir.

Bahkan Komisioner telah mengirimkan surat pemintaan Bacaleg pengganti dari Partai yang dimaksud dengar nomor surat 1638/PL.01.04-SD/1103/KIP-Kab/IX/2018 yang di tandatangani Sofyan.

Namun dalam keputusan KIP nomor 93/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Timur, nama Bacaleg S masuk dalam daftar tersebut. 

Tidak hanya disitu, dalam keputusan KIP nomor:105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat Aceh Timur nama S tetap tertera di Daerah Pemilihan 5 nomor urut 7. 

Ketua Komisioner KIP Aceh Timur, H Mulia Karim, S.Ag, MH yang dikonfirmasi terkesan lepas tangan terkait dugaan pelanggaran tersebut. " Itu urusan Pokja Pencalonan". Jawabnya singkat.

Sementara Ketua Panwaslih Aceh Timur, Maimun, SPd melalui Komisioner bidang penindakan pelanggaran administrasi, Muhammad Jafar mengatakan, dugaan pelanggaran yang dilakukan KIP Aceh Timur terkait Caleg S dari Partai N sedang diinvestigasi oleh pihaknya. 

" Benar,  dugaan tersebut sedang kami investigasi untuk memastikan benar atau tidak telah terjadi pelanggaran, yang jelas setiap kasus yang masuk ke Paswaslih akan kita proses sesuai hukum yang berlaku". Kata Muhammad Jafar.(R)
Bagikan:
KOMENTAR