KIP Bireuen Sosialisasikan Aturan Kampanye kepada Wartawan, KPI Aceh: Blocking Segment dan Blocking Time Dilarang


author photo

31 Okt 2018 - 11.46 WIB


RADAR ACEH | Bireuen- Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen menggelar sosialisasi aturan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atau peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor KIP setempat , Selasa (30/10/2018)

Sosialisasi tersebut di ikuti oleh sejumlah jurnalis liputan Bireuen dari berbagai media yang tergabung dalam wadah PWI, AJI, PPWI, PWA dan Komnas WI di Kabupaten Bireuen.

Irsal Ambia dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dan Amiruddin, SE dari Komisioner KIP Bireuen ditampuk sebagai pemateri.

Dalam paparan materinya, Irsal Ambia, menyebutkan tentang iklan di media cetak dan media elektronik serta media dalam jaringan yang dimulai sejak 21 hari sebelum masa tenang atau 24 Maret sampai dengan 13 April 2019.

Lanjut Irsal, dalam materi kampanye itu meliputi visi, misi, program maupun citra diri dari calon atau pasangan calon untuk kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan calon legislatif.

"Ketentuannya, ada sejumlah kewajiban media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, baik media sosial serta lembaga penyiaran untuk membuat pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye para peserta pemilu", jelasnya.

Selain itu, dia juga berharap agar media tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta pemilu, mematuhi kode etik, periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan juga menentukan standar tarif iklan kampanye yang bersifat komersial yang berlaku sama untuk setiap peserta pemilu," imbuhnya.

Irsal juga menjelaskan,  dalam menyiarkan iklan kampanye pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali tayangan dalam satu hari dengan durasi 60 detik lamanya. Hal itu sebagai wujud asas keadilan, berimbang serta tidak memihak kepada salah partai atau peserta pemilu.

Sementara larangannya, "menjual atau pemblokiran segmen (Blocking Segment) atau pemblokiran waktu (Blocking Time) untuk kampanye pemilu," tegasnya 

Pada kesempatan yang sama,  Komisioner KIP Bireuen Amiruddin, menambahkan terkait pemberitaan dan penyiaran kampanye untuk tetap berpedoman pada kode etik jurnalis.

Dikatakannya, "Kode etik tersebut tentu harus diwujudkan pada pemberitaan media jaringan, pedoman perilaku penyiaran, serta standar program siaran tetap harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya. [SR]
Bagikan:
KOMENTAR