Di Gandapura, Tim Penertiban Terpadu Sat Pol PP Bireuen Pasang Pamplet "Dilarang" Dilokasi Toko sedang Dibangun


author photo

2 Okt 2018 - 22.59 WIB


RADAR ACEH | Bireuen-  Tim Penertiban Terpadu Sat Pol PP dan WH Kabupaten Bireuen bersama dinas dan instansi terkait melakukan penertiban dengan pemasangan pamplet larangan dilokasi pertokoan yang sedang dibangun pengembang setempat, tepatnya di pasar Gandapura atau Keude Geurugok, Selasa (2/10/2018) sekira pukul 15.20 WIB sore 

Kepala Kantor Sat Pol PP dan WH Bireuen Fakhrurrazi, SP kepada Radar Aceh menyebutkan, "kami menjalankan perintah Bupati Bireuen untuk penertiban aset dan perizinan bangunan diatas tanah Pemkab Bireuen, termasuk penertiban yang kami lakukan sore ini,  yakni pemasangan pamplet larangan seperti yang sedang dipasang tersebut",

Lanjutnya, "Penertiban ini dilakukan bersama dinas dan instansi terkait, diantaranya dari Dinas PUPR bagian Tata Ruang, dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Bireuen, Bagian Perizinan, Bagian Aset dan Bagian Hukum Pemkab Bireuen dengan melibatkan sejumlah personil Sat Pol PP", ujarnya

"Penertiban dimulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura. Nanti pihak pengembang atau pembangun toko bisa ke dinas dan instansi terkait untuk mengurus sejumlah dokumen perizinan atau memperpanjang masa IMB", harapnya 

Amatan Radar Aceh di lokasi, sebelum pemasangan pamplet larangan tersebut, terjadi sedikit kendala dengan pihak pengembang yang mengklaim memiliki IMB. Namun hal itu teratasi setelah difasilitasi oleh Muspika yakni Camat, Kapolsek, Danramil serta sejumlah personil Polsek dan Koramil Gandapura yang turut hadir ke lokasi.

Sesaat kemudian pamplet bertuliskan "Tanah Pemerintah Kabupaten Bireuen, Dilarang Membangun Tanpa Izin" dan dibawahnya bertuliskan, "Tim Penertiban Terpadu Sat Pol PP dan WH Bireuen" berhasil dipajang oleh beberapa anggota Sat Pol PP.

Terkait hal itu, Camat Gandapura Ibrahim, S.Sos didampingi Kasi Trantib Rio Hamdallah, juga turut hadir dilokasi, mengatakan, "selaku Muspika kami menyarankan kepada pihak pengembang atau pembangun toko tersebut untuk segera menyelesaikannya ke kabupaten, termasuk melengkapi berkas atau dokumen-dokumen perizinan sesuai aturan yang berlaku", ujarnya singkat. [SR]


Bagikan:
KOMENTAR