DD Tak Cair Ratusan Aparatur Dari 3 Desa Kec.Sp.Kiri Datangi DPRK


author photo

11 Okt 2018 - 12.17 WIB


Radaraceh --- Kamis (11/10) Sekitar seratus lima puluh orang perangkat desa dari tiga desa di Kec.Sp.Kiri datangi gedung DPRK Subulussalam.

Para perangkat desa tersebut duduk bersama dengan anggota Komisi A DPRK Subulussalam untuk mempertanyakan membahas dan mencari solusi kenapa sampai saat ini Dana Desa (DD) tahap II TA 2018 belum cair.

Terlihat hadir pada rapat dengar pendapat tersebut anggota DPRK Subulussalam Rasumin Pohan,Syahrizal Chaniago, Heppy Sinaga, Jamasa Cibro, Asisten I Setdako M Yakub, Kepala DPM Hamdansyah, Kabag Pemerintahan / Tata Praja Widan Sastra dan Sekwan Khainuddin.Kepala Desa Subulussalam Ludin,Kades Pasar Panjang Syamsudin Lingga,Kades Subulussalam Utara  Rahmadin beserta seluruh perangkat desa dari tiga desa yakni Subulussalam, Subulussalam Utara dan Desa Pasar Panjang.

Seorang tokoh masyarakat desa Subulussalam H.Ismail K mengatakan agar para anggota DPRK bisa membantu kami agar dalam waktu dua hari ini bisa cair dana desa tersebut jika tidak mungkin ada tindakan yg lebih dari masyarakat.Tapi kami berharap semua itu tidak terjadi.Jika DD tidak kunjung cair maka tahun depan mungkin beberapa desa tidak akan dapat /dipotong DDnya.

Ketua Badan Permusyawaratan Gampong (BPG/BPK) Desa Subulussalam Tarmizi mengatakan sudah delapan bulan yang lalu honor para perangkat desa belum dibayarkan yakni terhitung sejak bulan Maret 2018. Dan BPG terpilih didesa Subulussalam belum juga dilantik. Akibat pengurus BPG ini belum dilantik maka segala proses untuk pencairan Dana Desa tidak bisa dilakukan. Karena dalam proses pengajuan APBDes diperlukan tanda tangan Ketua BPG. Dan Walikota Subulussalam sampai saat ini terus menunda pelantikan anggota BPG/BPK dari tiga desa tersebut.Bila dalam dua hari ini DD tidak juga cair maka kami akan menghentikan segala aktifitas di Desa,"ujar Tarmiji.

Seorang pendamping desa Subulussalam Utara mengatakan
Mengapa pencairan DD (APBN)selalu terlambat padahal menurut Perundangan, 7 hari sejak DD masuk ke APBK/rekening daerah, maka wajib dicairkan ke rekening desa.Dan mengapa DD selalu diakhir tahun baru dicairkan.Padahal RKP, APBDes sudah siap kami buat, hanya terkendala tanda tangan ketua BPG yang belum dilantik. Dan terpaksa beberapa Desa melakukan manipulasi penggunaan DD (APBN)  untuk membayar honor perangkat desa (DD APBK).Sehingga pekerjaan pembangunan desa yang menggunakan DD APBN terkendala,"ujarnya.

Rasumin Pohan mengatakan Walikota saat ini melakukan dunia terbalik perangkat desa yang bermasalah dilantik tapi yang tidak bermasalah tidak dilantik. Patut diduga DD yang masuk rekening dialihkan ke pembangunan yang lainnya. Dan mengatakan bagaimanapun peralihan penggunaan DD APBN ke APBK itu tetap tidak dibenarkan,"ujar Rasumin.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR