Kadin Aceh Sewenang Wenang Pengusaha Aceh Besar Segera Pekarakan Kepemimpinan Firmandez


author photo

20 Sep 2018 - 20.01 WIB


ACEH BESAR –  pengusaha Aceh Besar yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri (KADIN) Aceh Besar, Rabu (19/9/2018) akan memperkarakan kepemimpinan Firmandez karena pihak kadin Aceh telah berlaku sewenang-wenang terkait pembekuan kepengurusan Kadin Aceh Besar sejak 2013 lalu oleh Firmandes. 

Faisal Oesman selaku mantan Ketua Kadin Aceh Besar, menyampaikan, bahwa dirinya dan beserta seluruh pengurus Kadin Aceh Besar merasa telah dizalimi pada saat Musyawarah Daerah (Musda) Kadin Aceh tahun 2013 lalu.

Faisal Oesman yang menjabat sebagai Ketua Kadin Aceh Besar pada waktu itu, dipecat dan kepengurusannya dibekukan karena menolak hasil Musda Kadin Aceh atas terpilihnya Firmandes menjadi Ketua Kadin Aceh periode 2013-2018, serta kawan kawan kepengurusan Kadin Aceh Besar menolak terpilihnya Firmandes karena dia sudah terpilih dan pernah menjadi Ketua Kadin Aceh selama tiga periode, yaitu pada 2003-2008, 2008-2013, dan 2013-2018.sangat jelas Firmandes telah melanggar aturan AD/ART Kadin, karena sudah pernah menjabat lebih dari dua periode,justri itu kami akan memperkarakan ke Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh "Ujar Faisal kepada rekan media.

Faisal Oesman yang didampingi oleh Kuasa Hukum Kadin Aceh Besar, Darwis, SH menyebutkan, pada AD/ART Kadin tentang masa jabatan, di pasal 36 ayat 2 UU No.1/1986 disebutkan, khusus untuk jabatan Ketua Kadin Indonesia, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat dipilih hanya dua kali berturut-turut atau tidak, terhitung sejak berlakunya UU tersebut.

"Lanjut,Faisal mengatakan bahwa, Firmandes telah melakukan pembohongan publik dengan mengatakan alasan bagi Aceh, Papua dan Yogyakarta ada pengecualian.
"Begitu kami telusuri ternyata tidak ada peraturan itu,"Sementara itu, dirinya juga mengatakan, jika pengurus Kadin Aceh periode 2013-2018 belum pernah dilantik, dan menerima Surat Keputusan (SK) dari Firmandez. Padahal kata Faisal, bulan ini merupakan akhir kepengurusan Kadin Aceh.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Iqbal yang merupakan pengurus Kadin Aceh, dirinya mengatakan bahwa pengurus Kadin Aceh saat ini belum dilantik, dan tidak menerima SK,sementara masa periode ini mau habis," kata Iqbal.

Selaku Kuasa Hukum Kadin Aceh Besar, Darwis, SH menyampaikan jika dirinya akan segera melengkapi berkas-berkas yang akan di bawa  ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh.

Ada pun poin yang akan ia gugat itu mengenai perbuatan melanggar hukum, pasal 1365 BW, yang menyebut tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugiaan itu, mengganti kerugian tersebut.

Lanjutan nya, Pemecatan tanpa peringatan, perbuatan menzalimi, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi karena perbuatan melanggar hukum,"papar Darwis.

Seluruh pengusaha Aceh Besar lainnya berharap, agar dengan adanya aksi nyata ini, pengusaha yang tergabung dalam Kadin seluruh kabupaten/kota(Wen)
Bagikan:
KOMENTAR