Inspektorat Kab.Asing Diduga Mandul


author photo

11 Sep 2018 - 20.07 WIB


Radar Aceh-Selasa (11/09) Inspektorat Kab.Aceh Singkil (Asing) selaku pengawas pemerintahan daerah dan desa diduga tak berfungsi alias mandul.

Hasil pantauan beberapa awak media ke beberapa desa di Kabupaten tersebut, menemukan sejumlah pekerjaan yang bersumber dari dana desa diduga diselewengkan oleh oknum tertentu. Seperti desa Kuta Batu, misalnya pembangunan talut ditepi sungai Cinendang yang menyerap dana desa sebesar 35 juta rupiah,dikatakan warga tidak pernah dikerjakan sama sekali. Namun pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat sejak tahun 2017 lalu, pekerjaan talut tersebut telah memenuhi syarat dan dianggap aman.

Begitu juga dengan desa Lae Pinang,pembangunan drainase parit beton yang menyerap anggaran sebesar 400 jutaan pada tahun 2017, tidak sesuai RAB dan terindikasi merugikan keuangan negara hingga puluhan juta rupiah. Namun oleh Inspektorat telah memenuhi syarat. Padahal ketua BPG lae Pinang Rahmad (50)sudah menyampaikan kepada tim Inspektorat yang turun kedesanya tentang ketebalan dinding drainase yang tidak sesuai RAB dan dikhawatirkan akan roboh. Tetapi dikatakan tim tersebut jika sudah cukup volumenya kami anggap terealisasi.Dan sekarang terbukti drainase tersebut roboh," ujar Rahmad.

Seorang penggiat LSM M.Pohan mengatakan salah satu penyebab maraknya korupsi keuangan daerah adalah lemahnya keberadaan Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat. Padahal Inspektorat merupakan Instansi Daerah yang mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah dan Desa, sekaligus mencegah terjadinya korupsi sejak dini.

" Inspektorat Daerah selama ini mandul!, dan sengaja tidak diperkuat sehingga pengawasan dan pencegahan terhadap praktik korupsi di daerah juga rendah. Ini mendorong maraknya kasus korupsi keuangan daerah dan penyalahgunaan Dana Desa oleh Oknum Kades," ujar Pohan Selasa (11/09).

Menurut Pohan, Inspektorat ini mempunyai fungsi besar karena terlibat sejak perencanaan, implementasi, dan evaluasi Program Pemerintah Daerah. Jika kuat, maka inspektorat bisa sejak awal mencegah praktik korupsi.

Dia mengatakan, cara kerja Inspektorat berbeda dengan cara kerja Penegak Hukum atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). " Kalau BPKP dan aparat Penegak Hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, bekerja dan bertindak setelah terjadi sesuatu, seperti pemadam kebakaran. Maka Inspektorat ini sebenarnya bekerja sebelum terjadinya korupsi. Inspektorat bekerja di hulu, seperti early warning system atau pencegahan dini," kata dia.

Menurutnya, selama Inspektorat menjadi bagian Pemerintah Daerah, atau bawahan Kepala Daerah, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan efektif. " Inspektorat tidak bisa berbuat banyak, karena berada di bawah kekuasaan Kepala Daerah, ditambah lagi personalia di Inspektorat Daerah rata – rata orang buangan, orang yang jelang pensiun dan orang mau disingkirkan," katanya.

Pohan menganjurkan tiga hal untuk memperkuat Inspektorat Daerah. Pertama, memperkuat otoritasnya, sehingga temuan Inspektorat tidak hanya menjadi rekomendasi, tetapi wajib dijalankan Kepala Dearah.

Kedua, posisi Inspektorat harus diangkat menjadi lembaga vertikal dari Inspektorat Nasional, sehingga dia tidak berada di bawah Pemerintah Daerah.Inspektorat Daerah harus dikeluarkan dari struktur Pemerintah Daerah agar efektif melakukan pengawasan. "tutur Pohan.

Ketiga, lanjut dia, Inspektorat harus diisi oleh orang yang kompeten, berkualitas dan berintegritas,"katanya lagi.

Ditambah maraknya pengaduaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Dana Desa yang tidak pernah berjalan sampai ke meja hijau, Inspektorat terkesan menutup – nutupi hasil pemeriksaannya, dan bahkan menjadi konsultan para Kades, hingga akhirnya dugaan korupsi Dana Desa di pedesaan aman – aman saja tanpa tersentuh, yang pada akhirnya masyarakat desa yang sangat dirugikan dan merasa kecewa, karena tidak ada kepercayaan lagi terhadap Inspektorat di daerah, tandasnya.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR