Drainase Tak sesuai RAB,Negara Terindikasi Dirugikan 77Juta


author photo

11 Sep 2018 - 18.08 WIB


Radaraceh --- Selasa (11/09) Desa Lae Pinang Kec.Singkohor,terdapat kejanggalan dalam pembangunan drainase TA 2017.

Seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan pembuatan drainase pada TA 2017 yang lalu dilakukan diempat lokasi (dusun)dengan pagu 400jutaan. Ia juga mengatakan pada keempat kegiatan tersebut terdapat sisa dana kegiatan 64 juta rupiah. Perinciannya pada pembangunan drainase sepanjang 450m didusun I di desa tersebut terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp.30.805.000,didusun II dengan pekerjaan yang sama sepanjang 450m terdapat sisa dana sebesar Rp.18.825.000,di dusun III pekerjaan yang sama sepanjang 448m terdapat sisa dana Rp.6.778.000,Dan didusun IV pekerjaan yang sama sepanjang 458m terdapat sisa dana Rp.8.603.000.

Selain itu terdapat juga sisa dana dari kegiatan normalisasi Parit Besar sebesar Rp.8.000.000 dan sisa dana sumbangan HUT RI tahun 2017 sebesar 5juta rupiah. Total sisa dana dari enam kegiatan tersebut diatas sebesar 77juta rupiah.

Sumarko Kepala Desa Lae Pinang Kec.Singkohor yang dikomfirmasi dilokasi kerja terkait hal ini mengatakan saya tidak tahu, bendahara semua yang urus.

Sementara itu pembuatan drainase sepanjang 450meter didusun II di desa tersebut pada TA 2017, saat ini sepanjang 10 meter sudah rubuh. Dari patahan bekas rubuhan tersebut terlihat ketebalan dinding drainase tidak sesuai RAB. Dan hal ini diakui Kades Sumarko dengan mengatakan hal ini terjadi karena kurang pengawasan. Pada RAB ketebalan dinding 15cm dan pada kenyataannya hanya setebal 5cm. Hanya permukaan dinding drainase yang memiliki ketebalan 15cm selebihnya tidak. Ketika awak media ini meminta diperlihatkan RAB kegiatan drainase tersebut Kades beralasan Kantor Desa terkunci dan kuncinya dibawa operator ke Rimo.

Harapan warga jika Dana Desa benar - benar dikerjakan untuk pembangunan kesejahteraan warga desa baik fisik maupun sosial, adat budaya, tentu setiap desa dinegeri ini akan makmur sejahtera.

Jadi mohon kepada instansi terkait khususnya Inspektorat segera lakukan audit lanjutan yang lebih rinci dan berharap kepada Bupati/Walikota agar hasil audit inspektorat jangan di diamkan tapi rekomendasikanlah untuk diperbaiki ulang atau segera proses hukum. Dan bekerjalah sesuai perundang-undangan. Negeri ini bisa makmur jika aturan yang sudah baik diindahkan oleh pelakunya.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR