Aliansi Mahasiswa Pertanian Gelar Aksi, Komisi II DPRA Tanda Tangani Petisi


author photo

25 Sep 2018 - 01.46 WIB


RADAR ACEH | Banda Aceh- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pertanian Banda Aceh dan Aceh Besar yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), 

BEM Fakultas Pertanian UNAYA dan BEM Fakultas Teknik Pertanian USM melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Tani Nasional ke-58 pada 24 September 2018.

Aksi ini dilakukan di 3 titik, yakni di Simpang 5 Banda Aceh, Gedung DPRA dan Gedung Perum BULOG, Senin, (24/9/2018) sekira pukul 09.00 WIB dan berkumpul di Fakultas Pertanian Unsyiah. 

Aksi ini didasari wujud keprihatinan mahasiswa pertanian atas realita yang terjadi di sektor pertanian nasional khususnya pertanian di Aceh.

Beberapa tuntutan yang dilayangkan mahasiswa, diantaranya, Wujudkan Reformasi Agraria (Berdayakan Petani Lokal) Pembentukan Industri Terpadu, dan stop alih fungsi lahan.

Peserta unjuk rasa juga meminta kepada pemerintah untuk menghentikan impor beras di Aceh, mulai kedaulatan pangan, hentikan pembodohan publik, serta kebijakan pemerintah harus pro rakyat dan disampaikan melalui informasi sebelum dieksekusi.

Komitmen dalam menjaga dan melindungi Hutan Ekosistem Leuser dan cabut izin tambang Beutong Ateuh karena dapat merusak lahan pertanian dan lahan perkebunan serta akan menghilangkan mata pencaharian para petani Beutong.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga berharap adanya penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian dan hutan lindung Leuser yang menjadi lahan tambang di Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya.

Diketahui lahan pertanian yang terkena program alih fungsi lahan seluas 400ha lahan sawah dan 1100ha lahan perkebunan.

Terkait hal itu, Aliansi Mahasiswa Pertanian Banda Aceh dan Aceh Besar yang diwakilkan oleh Ketua BEM Fakultas Pertanian Unsyiah, Muhammad Nizam Auza menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kegiatan alih fungsi lahan pertanian, menolak tambang dan impor.

"Kami dengan ini menolak maraknya kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Aceh dan menolak tambang yang ada di Beutong Ateuh karena perusahan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat juga merusak lingkungan yang mengeruk kekayaan alam.

Perusahaan pun tidak memperkerjakan putra daerah atau penduduk setempat, walaupun dipekerjakan hanyalah sebagai buruh kasar. 

Aksi mahasiswa tersebut juga meminta impor bahan pangan harus di stop, "Kami juga berharap agar pemerintah segera menindak lanjuti dan mengkaji tuntutan mahasiswa pertanian agar menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan," tuturnya.

Dalam aksi ini para demonstran mahasiswa langsung diterima oleh komisi II DPRA dan mereka di izinkan masuk ke ruang rapat paripurna dan berdiskusi. 

Dari diskusi diperoleh hasil bahwa sejumlah tuntutan tersebut, komisi II DPRA menerima dan menandatangani petisi yang telah di bawa oleh mahasiswa.  

Selanjutkan petisi tersebut akan ditindak lanjuti, bahkan akan dikirim surat langsung kepada Presiden mengenai tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Pertanian. [SR]
Bagikan:
KOMENTAR