LSM Kampak Agara: DPRK Agara Seperti Orang Buta dan Tuli


author photo

12 Agt 2018 - 23.45 WIB


Aceh --- Surat resmi tanggal 26 Juli 2018 secara beradap kami meminta penjelasan terkait proses seleksi KIP Agara tuk ber Audiensi tidak direspon. Kami terus mengikuti proses demi proses yang sudah janggal dari awal,tetap pelanggaran demi pelanggaran kami temukan. 

DPRK melalui komisi A ini apa Buta Tuli tidak melihat aturan yang ada atau memang bodoh,kita juga terbodoh melihat prosea ini. Mulai dari awal terbentuknya pansel sudah melanggar aturan yang ada, dibentuk tidak menseleksi pansel sehingga ada pansel masih terkait partai dr SK yang kami temukan 2009-2015 sebagai pengurus partai. 

Sampai di pansel seleksi yang tidak masuk akal terjadi, banyak peserta yang kompeten gugur lebih awal. Sampai tahapan 15 besar terjadilah bukti bahwa peserta kepanjangan KIP aja tidak tahu bagaimana bisa lolos 15 besar kata salah seorang komisi A dari partai golkar yang kami temui.

Dari 15 besar terdapat anggota team kemenangan partai, caleg partai, ini semua menyalahi aturan. Baca aturan terkait itu semua minimal 5 tahun tak terkait partai saat mendaftar selekai KIP.

Uji kelayakan yang telah diamanahkan maksimal 5 hari setelah pansel memberikan hasil harus di uji kelayakan nyatanya molor jauh.

Hukum aturan undang undang semua kalian kangkangi.!!!terbodoh melihat ini semua.Hari ini 13 Agustus 2018 Kampak kembali menyurati DPRK dan komisi A tuk bisa menjelaskan terkait proses seleksi ini. 

Bersandar pada undang undang keterbukaan informasi publik, setiap badan penyelenggara wajib memberi informasi kepada yang resmi meminta informasi. 

Kami sangat kuat menduga indikasi suap menyuap terjadi dalam proses seleksi KIP Aceh tenggata ini. Kami sangat memohon kepada KPU pusat untuk membatalkan semua hasil proses seleksi ini sebelum Ombudsman RI dan Kepolisian memeriksa pansel dan komisi A Aceh Tenggara. Ini anggaran memakai uang rakyat yang berasal dari pajak, bila tidak digunakan sebenarnya bisa dipidanakan. 

Metode sederhana saja menurut kami akan mudah membuktikan dugaan kecurangan ini, apa lagi Ombudsman dan Kepolisian sebagai badan negara yang resmi serta mempunyai kemampuan tuk memeriksa pasti akan menemukan hasil kecurangan proses ini. 

Dprk ini harus di periksa total semuanya mulai dari penggunaan anggaran, perjalanan dinas, sewa rumah dinas, mobil dinas serta dana aspirasi yang semua harus dibuka secara publik. 

Kami menunggu keberanian pihak berwajib memeriksa semua anggaran yang terkait di DPRK Aceh Tenggara.(R)
Bagikan:
KOMENTAR