Kepsek SMPN2 Sp.Kiri : Perintah Kementrian Tidak Boleh Tunjukan RAB Dan Juknis Pada Warga


author photo

28 Agu 2018 - 10.34 WIB


Radaraceh --- Selasa (28/08) Proses pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sp.Kiri Kota Subulussalam ditengarai sengaja ditutupi Kepala Sekolah dari warga.

Kepala SMPN 2 Sp.Kiri Kamarudin,S.Pdi yang dikomfirmasi seputar kegiatan pembangunan disekolahnya mengatakan ia tidak bisa menunjukan Rencana Anggaran biaya Pembangunan (RAPö),Rencana Anggaran biaya Bangunan (RAB) dan Petunjuk Teknis(Juknis )kegiatan tersebut sesuai perintah atasannya yakni Kementerian Pendidikan RI, ujarnya.

Tentu ucapan dan perbuatan Kepsek ini telah menghalangi warga untuk mendapat informasi, yang jelas bertentangan dengan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan telah coba menghalangi wartawan untuk mendapatkan informasi atas kegiatan tersebut,yang diatur dan diamanatkan dalam UU no 40 tahun 1999 tentang Pers.Dimana letak UU lebih tinggi dari Peraturan Kementerian apalagi ucapan Kepsek tersebut sekedar perintah.Warga berhak mengetahui aliran dana ini.

Menurut Kamarudin sumber dana pembangunan gedung sekolah berasal dari APBN semacam dana rujukan yang bisa dibangunkan gedung baru dan sekaligus renovasi, ujarnya. Dipapan pembangunan gedung baru sekolah tersebut tertulis pekerjaan renovasi rumbel.

Sementara Kadis Pendidikan Kota Subulussalam via telepon celular mengatakan pembangunan gedung SMPN 2 Sp.Kiri bersumber dari dana Bansos APBN tahun 2018 sebesar 947jutaan.Pada tahun ini tidak ada dana DAK untuk pembangunan gedung SMP di kota ini ujarnya.

Ketua Komite SMPN 2 Sp.Kiri Masril mengatakan ia selaku ketua komite dilibatkan hanya sebatas mencarikan tukang kerja dan mengawasi pekerjaan selebihnya Kepsek ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia Pembangunan sekolah tersebut Budi Utomo mengatakan ia dilibatkan hanya sebatas mengawasi pekerjaan saja.Untuk semua pembelian barang dan lain-lain dilakukan langsung oleh Kepsek.Dan tidak tahu dana tersebut disimpan ke Kas Sekolah atau dimana ujarnya.

Kepala tukang pekerja pembangunan mengatakan yang beli pakupun adalah Kepsek Kamarudin dan dia diberi upah borongan kerja untuk pembangunan satu gedung baru dengan 3 ruangan seluas 18m x 7m dan rehab 12 ruangan sebesar 90juta rupiah.

Rehab tersebut sebatas pasang tempel batu bata tiang selasar seluruh rumbel yang direhab,ganti atap seng pada 3 rumbel saja,mengganti plafon triplek yang rusak saja dan melakukan pengecetan ulang hanya itu saja ujarnya.

Ipong aktivis di kota Subulussalam mengatakan diduga Kepsek tersebut dengan sengaja menyembunyikan penggunaan dana pembangunan gedung SMP tersebut.Dan sengaja tidak memberi informasi kepada warga apalagi profesi wartawan.Mohon kepada instansi terkait agar ucapan Kepsek ini ditindaklanjuti.Apakah benar ada aturan Kementrian dan ada perintah Kementerian pendidikan kepadanya.Mana lebih tinggi kedudukan hukumnya Undang Undang  atau Permen bila memang ada aturan tersebut.Dan jika ada perintah Kementerian kepada Kepsek tersebut maka perlu dipertanyakan,ada kongkalikong apa ini, ujar ipong.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR