Ini Dia Rumah Oknum Keuchik PB Diduga Tak Netral


author photo

11 Jun 2018 - 14.33 WIB


Radaraceh --- Senin (11/06) Diduga keuchik Desa PB di Kec.Sultan Daulat Kota Subulussalam tidak netral dalam proses pilkada Subulussalam tahun 2018 ini.

Radar aceh menemukan di ruangan tamu kediaman Keuchik tersebut terdapat spanduk tertempel nomor urut dan stiker pasangan calon nomor urut dua. Dan di dinding rumah tersebut tertempel stiker paslon nomor urut dua pilkada Subulussalam.

Keucik PB berinisial H mengatakan stiker tersebut di tempel oleh anak-anaknya yang menyukai paslon tersebut.Dan jika dilepas stiker tersebut anak-anaknya akan merengek dan menangis."Bukan saya yg menempel nomor dan stiker tersebut" ujarnya.

Setelah dipanggil pihak kepolisian sektor Sultan Daulat dan dikomfirmasi awak media ini via HP, kepala desa tersebut mengatakan ia telah mencabutnya pada hari ini juga.

Keuchik H mengatakan hal ini baru berlangsung hitungan bulan saja.Dan mengapa dia saja yg di ekspose."Coba kalian cari di desa desa yang lain banyak saya rasa kejadian seperti ini".Dan berharap rekan media jangan mengeksposenya karena ini adalah masalah kecil,"ujarnya.

Menurut Kapolsek  Sultan Daulat Dodi yg ditemui diruang kerjanya mengatakan jika benar maka keuchik tersebut telah melanggar UU Nomor 6 tahun 2014 yg dengan tegas menyebutkan jika para perangkat desa dilarang berpolitik bahkan larangan sebagai pengurus parpol tertentu.Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 51 khususnya pada butir G. Peran keuchik sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat lantaran seorang kades dianggap menjadi panutan bagi masyarakat di desa yang ia pimpin.

Namun kewenangan dan fungsi kades pun diatur dalam Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 tahun 2014.

Termasuk larangan bagi para kades di Indonesia yang memanfaatkan jabatan atau kewenangannya guna untuk kepentingan suatu partai politik atau parpol,"ujarnya.

Tertuang  juga dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,"ujarnya.(ID)
Bagikan:
KOMENTAR