Gampong Paya Seupat Gandapura Realisasi PKT dengan Akses Jalan Usaha Tani


author photo

14 Mei 2018 - 20.08 WIB


RADAR ACEH | Bireuen- Program Padat Karya Tunai (PKT) hari ini dilaksanakan Gampong Paya Seupat Kecamatan Gandapura dengan membuka akses jalan usaha tani pada kegiatan terobosan jalan baru yang melibatkan puluhan warga desa setempat, Senin (14/5/2018).

Keuchiek Gampong Paya Seupat, Muzakkir kepada Radar Aceh, mengatakan, "Kali ini ia bersama warganya menjalankan program PKT pada kegiatan pembukaan jalan terobosan sepanjang lebih kurang 2500 meter. Keterlibatan tenaga masyarakat dalam hal pembersihan lahan sepanjang areal lintas jalan tersebut, pemindahan pipa bekas pompanisasi ketempat lebih aman yang kini sudah di alih fungsikan dengan saluran irigasi", sebutnya

"Harap kami, semoga dengan adanya PKT ini masyarakat bisa menikmati Dana Desa (DD) tidak hanya sebagai penonton tetapi ada rasa memiliki prasarana yang dibangun di Gampong (desa-red), adanya kebersamaan di Gampong serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong dengan melibatkan tenaga manusia dalam jumlah banyak dan memberikannya upah yang akan menambah penghasilan warga serta menghindari penggunaan alat berat, kecuali perkerjaan yang sulit dikerjakan manusia seperti penimbunan dan compact", urai Keuchiek Muzakkir yang didampingi TPK Gampong Tgk. M.Husen

Hal senada juga disampaikan Pendamping Desa Teknis Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Gandapura, Akmal Marizal, ST, ia menambahkan, "PKT di Gampong Paya Seupat bertujuan membuka akses jalan usaha tani itu bagus, disamping untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani karena biaya angkut hasil panen sudah terminimalisir dan upah kerja yang diterima masyarakat yang kami lakukan pendampingan hari ini seperti pembersihan lahan dan pemindahan pipa bekas Pompanisasi dan kami salut akan kekompakan masyarakat Gampong Paya Seupat", terang Akmal

Lanjutnya, "Hal ini sebagai wujud program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes  PDTT) melalui P3MD yang mewajibkan tahun 2018 harus ada PKT, minimal 30 % dari kegiatan pembangunan untuk pembayaran upah ke masyarakat", sebut Akmal yang aktif dalam kegiatan PKT tersebut dan di didampingi Pendamping Lokal Desa (PLD) setempat M.Husen Arrahman, SE. [SR]


Bagikan:
KOMENTAR