Senator Fachrul Razi: Hukum di Indonesia masih Transaksional


author photo

26 Apr 2018 - 12.37 WIB


Banda Aceh - Hukum di Indonesia masih bersifat transaksional, berbagai kepentingan politik masih terus mempengaruhi hukum di Indonesia. Bahkan produk hukum dihasilkan secara transaksional politik dengan berbagai kepentingan. Demikian disampaikan oleh Senator H. Fachrul Razi, MIP dalam Talkshow yang digelar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan kegiatan Talkshow dengan tema "Pandangan Pemuda Aceh Terhadap Hukum di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Haba Aneuk Hukoem (UKM HAHoe) berlangsung di Aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dihadiri oleh mahasiswa dari beberapa kampus pada rabu, 25 April 2018.

Senator Fachrul Razi mengatakan bahwa di negara-negara maju dan berkembang, hukum dirancang untuk jangka waktu yang panjang dan beratus tahun namun di indonesia, hukum bisa berubah setiap dua sampai lima tahun. "celakanya hukum dibuat untuk memperkuat kepentingan penguasa, ini ancaman bagi masa depan Indonesia dan akan membawa indonesia sebagai negara yang gagal (failed of state)," tegas Fachrul Razi.

Dirinya menyayangkan jika hukum belum menjadi panglima di negara ini, bahwa politik yang menjadi panglima dan mengatur hukum. "model negara seperti ini akan mengalami kehancuran jika hukum belum dikembalikan sebagai aturan konstitusi yang wajib di tegakkan," jelas Senator Muda asal Aceh.

Kegiatan Talkshow yang diselenggarakan oleh UKM HAHoe tersebut dihadiri oleh beberapa pemateri diantaranya H. M. Nasir Djamil, S.Ag., M.Si (Anggota Komisi III DPR RI), H. Fachrul Razi, MIP (Senator DPD RI Asal Aceh), Kurniawan, SH. LLM (Dosen Fakultas Hukum Unsyiah), dan Perwakilan dari KNPI Aceh yang dimoderatori oleh Jainakri Phonna, SH.(R)
Bagikan:
KOMENTAR