H.Abdullah Saleh, SH "Jangan Sampai Aceh Dicap Sorganya Para PSK


author photo

7 Apr 2018 - 20.12 WIB


ACEH --- Terkait tindakan polresta Banda Aceh yang membebaskan PSK online tanpa ganjaran hukum Syariat, Ketua Komisi 1 DPRA H.Abdullah Saleh, SH angkat bicara. Beliau langsung mengirim argumennya ke WA media ini, Sabtu (7/4/2018).

Pak Lah, panggilan intim H.Abdullah Saleh, SH, merasa tidak sependapat dengan pihak kepolisian yang memulangkan para PSK online tanpa ganjaran hukum yang semestinya, sekalipun mereka (PSK) masih berstatus mahasiswi.

"Saya atas nama DPRA komisi 1, tidak bisa menerima tindakan siapapun yang menyepelekan hukum di Aceh. Sebab para legislatif dan ulama telah membuat qanun yang teratur sedemikian rupa, termasuk qanun Jinayat dan maisir. Tetapi pada pelaksanaannya telah menyimpang jauhb dari aturan, seakan menganak-tiri kandung terhadap pelaku kejahatan. Hal ini terbukti kemaren saat polresta Banda Aceh mengembalikan para PSK online ke orang tuanya tanpa ganjaran hukum syariat." ucap Pak Lah.

Aceh yang memiliki keistimewaan dibidang agama, adat dan hukum dibandingkan daerah lain, semestinya kita tahu diri. Aceh bisa membuat hukum  Syariat yang di dalamnya tersusun pasal demi pasal dengan qanun-qanunnya. Umpanya pada Qanun Aceh no 6 tahun 2014 pasal 33 ayat 1 tentang jinayat yang megatur hukuman cambuk bagi pelaku zina, penyedia zina dan penampung zina. Bagi mereka akan dikenakan hukum cambuk." jelas pak Lah.

Apabila qanun ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka dikhawatirkan masyarakat Aceh tidak percaya lagi kepada penegak hukum. Mereka akan membuat hukum sendiri. Ini yang sangat dikhawatirkan. Sebab bersamaan dengan maraknya pemberitaan hukum RI terkait puisi Ibu Sukmawati yang seakan kebal hukum, di Acehpun hampir serupa. Dimana-mana, di media sosial, mengecam keras porsitusi yang telah mencoreng wanita Aceh dimata internasional. Eh malah pihak kepolisian pun membiarkan PSK itu pulang ke rumah tanpa hukuman (cambuk) yang berlaku. Masyarakat marah dan kecewa sekali. Sasaran kamarahannya rata-rata tertuju kepada DPRA." jelasnya.

Kita juga harus mengakui bahwa sasaran masyarakat ke DPRA sangat masuk akal. Sebab fungsi dewan selain membuat qanun juga harus mengawasi (pengawasan) dalam pelaksanaannya sehari-hari. Tetapi dewan juga tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah, WH, Dinas Syariat juga harus bersama-sama menjaga qanun ini. Terutama pihak kepolisian, terkait PSK ini harus berpedoman pada Qanun Aceh, no 6 tahun 2014 pasal 33 ayat 1 tentang jinayat. Bukan pada KUHP.

Masih menurut pak Lah, saya himbau kepada pemerintah, gubernur Aceh, bupati/walikota di tempat masing-masing, WH, dinas Syariat agar bisa menegakkan hukum di Aceh tanpa pilih bulu. Siapapun yang berbuat salah wajib dihukum.

Jika tidak, masyarakat sudah tidak akan percaya lagi kepada penegak hukum di Aceh, karena kenyataannya hukum memang sangat lemah. Yang dikhawatirkan, masyarakat akan membuat hukum sendiri. Bila ini terjadi, kita tidak bisa bayangkan bagaimana nanti nasib hukum Aceh yang bersyariat Islam ini."

Sekali lagi saya harap, semua pihak yang berwenang, jagalah hukum. Tegakkan syariat, termasuk yang menyangkut pornografi dan seksual. Kalau tidak, Aceh akan jadi Sorga Forstitusi di lingkungan hukum Syariat. Sebab para pelaku dan penjaja sex tidak akan merasa jera. 

Apa kata dunia terhadap Aceh Serambi Mekkah dengan pondasi hukum Syariat, sementara rakyatnya bebas hidup di dunia porsitusi tanpa hukum? 

Sebenarnya kita sangat terpukul dengan sebutan Aceh lambung Narkoba dan ladang ganja. Jangan sampai Aceh juga di Cap sebagai Sorganya Para PSK." pungkas politisi Partai Aceh ini.(IA)
Bagikan:
KOMENTAR