Gubernur Aceh Tanda Tangani MoU Hukum Cambuk Tertutup


author photo

13 Apr 2018 - 16.11 WIB


Banda Aceh --- Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, A Yuspahruddin resmi meneken nota perjanjian kerjasama (MoU) terkait pelaksanaan hukuman cambuk di Lapas. Penandatanganan ini berlangsung di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Jum,at (13/4/2018).

Penandatanganan tersebut juga turut disaksikan oleh Menteri Kemenkumham RI Yasonna Laoly dan ratusan CPNS di lingkungan Kemenkumham Aceh.

Pelaksanaan hukum cambuk di penjara tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dan berlaku sejak ditanda tangani.

Selama ini pelaksanaan hukuman (uqubat) cambuk sudah diatur di dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang berbunyi: Uqubat cambuk dilaksanakan disuatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Tujuan Uqubat cambuk dilakukan secara terbuka sebenarnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Sehingga timbul rasa malu dan membuat pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan kejinya. 

Selanjutnya Aceh mempunyai power sebagai salah satu provinsi yang diberikan Otonomi Khusus yaitu kebebasan untuk melaksanakan penerapan syariat Islam. Maka pemerintah pusat tidak boleh melakukan intervensi kepada pemerintah Aceh dalam hal penerapan syariat Islam apapun alasannya.

Hemat saya, Pak Irwandi terlalu dini mengeluarkan Pergub tersebut dengan alasan Islam pobia dari pihak luar dan akan menghambat investasi di Aceh. 

Mari kita menilik apa yang menjadi faktor penghambat investasi ? Delapan tahun silam, Bank Dunia menyebutkan ada dua besar faktor penghambat investasi di Aceh yaitu ketersediaan infrastruktur dan korupsi. Pendapat serupa juga disuarakan mantan Ketua Aceh Monitoring Mission, AMM, Pieter Feith.

Keterbasatan listrik contohnya, begitu juga dengan pelayanan publik yang belum efisien dan efektif. Dua faktor utama tersebutlah membuat investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di bumi serambi mekkah tersebut.

Aceh juga salah satu provinsi yang sangat menghormati ulama. Walaupun Irwandi mempunyai wewenang dalam mengeluarkan Pergub. Seharusnya beliau melakukan koordinasi/meminta restu terlebih dahulu dengan Ulama-ulama di Aceh. Setelah adanya kesepakatan bersama "sapu kheun" barulah mengambil langkah selanjutnya.

Sehingga tidak menimbulkan pro kontra seperti saat ini. Harapan kita tentunya, Aceh tetap akan menjadi daerah yang bermartabat dengan ke khasannya dari provinsi-provinsi lain di Indonesia 

Penulis 
Saiful Azmi, 
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Kader HMI Komisariat FISIP UINAR
Bagikan:
KOMENTAR