YARA Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Angkat Tema Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Pilkada Serentak 2018


author photo

11 Mar 2018 - 13.39 WIB


Radaraceh -- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam laksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan tema Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Pada Pilkada Serentak 2018 bersama anggota DPR RI Komisi III Bidang Hukum H.Muslim Ayub SH MM di Hotel Khairulsyah J.T.Umar Sp.Kiri Kota Subulussalam, Minggu (11/03).


Hadir dlm acara tersebut Ketua Panwaslih Kota Subulussalam Asmiadi SKM, Kasat Intel Polres Aceh Singkil AKP Zulkarnaen S.Sos,Pemateri Ketua  YARA Kota Subulussalam Edi Sahputra Bako,dan pihak pemerintahan Kota Subulussalam.


Dalam acara tersebut Ketua Panwaslih Asmiadi, SKM menyampaikan ada beberapa peraturan yang mewajibkan aparatur di Desa untuk tidak terlibat dlm politik praktis dan ada sanksi bagi mereka yang tidak netral tersebut.


Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jelas mengatur setiap kegiatan kampanye Paslon harus dilaporkan ke Panwaslih yang juga diberitahukan kepihak Kepolisian tapi dalam prakteknya banyak yang kurang lengkap melaporkan kegiatannya ke kita,sehingga kita kecolongan dan selalu Panwaslih yang disalahkan,"ujar Asmiadi.

Sementara itu Kasat Intel Polres Aceh Singkil AKP Zulkarnaen S.Sos yang mewakili Kapolres Aceh Singkil dalam pengarahannya mengatakan TNI dan Polri juga diwajibkan oleh banyak Undang Undang untuk netral selama proses Pilkada. Apabila ada anggota Kepolisian Resort Singkil yang tidak netral sengaja menghimbau mengarahkan mendukung salah satu paslon segera laporkan ke pihak Kepolisian dan akan bisa dikenakan sanksi pemecatan," ujar Kasat Intel.

Masih menurut Kasat Intel Zulkarnaen untuk kampanye dialogis yang termasuk dalam tahapan pilkada harus minta izin dari pihak kepolisian apalagi Kampanye Terbuka ,"ujarnya.


Anggota Komisi III DPR RI Bidang Hukum  H.Muslim Ayub SH MM mengawali pembicaraan mengatakan kapasitas saya saat ini adalah sebagai angota DPR RI bukan sebagai tim kampanye dari salah satu Paslon.Muslim Ayub sangat berharap kepada penyelenggara dan pengawas pilkada selaku juri harus netral.Dan berharap kenetralitasan TNI,Polri,ASN dan Perangkat Desa akan menghasilkan pilkada yang maksimal dan sukses ,"ujarnya.


Dalam kesempatan tersebut salah seorang peserta dialog pada acara sosialisasi bertanya tentang tidak jarang Kades mengintimidasi perangkat desa untuk tidak netral dan juga terhadap warganya.Dan banyak letak Baleho yang tidak sesuai aturan mengapa Panwaslih tidak melarangnya.


Kemudian biaya biaya selama kampanye apa batasan batasannya.Pelanggaran pelanggaran pada pilkada periode-periode yang lalu banyak kita ketahui tetapi tidak ada yang diproses hukum oleh pihak Kepolisian pada masa itu.Kami mohon kepada pihak kepolisian agar pada periode ini bekerja lebih aktif lagi dalam menegakkan hukum terkait pilkada kali ini.Jika tidak ada tindakan dari kepolisian maka sama saja pilkada tahun ini dengan pilkada yang lalu lalu ,"ujar peserta.


Ketua Panwaslih Asmiadi SKM yang menjawab pertanyaan audiens tentang tata tertib pemasangan baleho mengatakan tingkat kepatuhan warga yang kurang maksimal dan jangan membebani serta menyalahkan Panwaslih saja.Saat ini hanya paslon Nomor urut 1,2 dan 5 yang telah memberitahukan data keberadaan Baleho mereka.


Terkait biaya kampanye bagi individu yang ketahuan memberi uang tapi tidak terdaftar di KIP sebagai tim sukses Paslon diancam pidana 72 bulan tahanan.Dan pemberian uang kepada simpatisan pada saat kampanye dilarang menggunakan amplop.Asmiadi menyampaikan besok kita bersama Satpol PP akan eksekusi baleho yang ilegal, terlebih dahulu berkoordinasi dengan para paslon.


Kasat Intel yang menjawab pertanyaan peserta menekankan kembali bila kedapatan ada pihak kepolisian yang tidak netral akan di pecat dan itu pernah terjadi pada Pilgub kemarin.


Sementara itu H.Muslim Ayub yang menjawab pertanyaan audiens mengatakan memang perlu ada sample untuk diproses hukum sampai putusan pengadilan tetap bagi TNI Polri ASN BUMD Kades dan Perangkat desa yang tidak netral," ujarnya.(D)
Bagikan:
KOMENTAR