Alue Ie Mirah Berhasil Rancang Qanun Pelestarian Lingkungan Hidup


author photo

10 Mar 2018 - 18.18 WIB


RADARACEH.COM | ACEH TIMUR - Pemerintah Gampong Alue Ie Mirah, kecamatan Indra Makmu, kabupaten Aceh Timur berhasil menyusun rancangan Qanun Gampong tentang pelestarian lingkungan hidup.


Acara tersebut digelar di Menasah Gampong secara musyawarah dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan warga sebanyak 40 orang. Jum'at sekitar pukul 20.00 Wib, 09 Mared 2018.


Turut hadir diantaranya: keuchik, H Syahruddin Ab, M Irwandi ketua tuha peut (TPG) dan anggotanya, Juliahuddin Sekdes, perangkat Desa, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta perwakilan warga dari tiga dusun, dan TNI/Polri.


Adapun topik pembahasannya adalah permasalahan-permasalahan lingkungan yangg di temukan dalam kehidupan sehari hari masyarakat, seperti masalah sampah, banjir, badan sungai menyempit, pedangkalan sungai, hewan ternakdan kesemrawutan pasar/pekan di pusat Indra Makmu ini. Ungkap Keuchik, H Syahruddin Ab.


Menurut Ketua Tuha Peut, pada diskusi kali ini juga mencuat permasalahan mengenai penataan lalu lalang kenderaan yg menimbulkan debu dan jalan berlobang.


"Permasalahan inilah yang perlu di atur dan di kelola secara ekologis melalui aturan perundang-rundangan (Qanun) sehingga kawasan Gampong nantinya menjadi lestari dan menjadi kawasan yg ramah lingkungan (eco friendly)" jelas M Irwandi yang juga menjadi fasilisator di acara tersebut.


Sementara itu menurut M Nurhaqi, aktifitas masyarakat yang setiap harinya berada di seputaran pasar Alue Ie Mirah ini telah merubah kawasan Gampong tersebut yang dulunya asri menjadi semrawut, jalan jadi sempit karena lapak pedagang menjorok ke badan jalan, buang sampah sembarangan, sampah plastik, ceceran botol aqua, sisa sayuran, kulit durian dan lainnya di buang di lingkungan pasar sehingga pusat pasar Alue Ie Mirah terlihat kotor, berbau dan kumuh. "inilah yang mesti di atur secara bersama sama dalam Qanun ini" ujarnya.


"Peraturan (Qanun) tentang pelestarian lingkungan inilah yang di harapkan kelak akan mengatur masalah-masalah yang di hadapi dalam keseharian warga, Qanun ini juga di harapkan sebagai salah satu solusi yang akan mengatur tentang larangan buang sampah di jalan, maupun di sungai, selanjutnya akan melahirkan terobosan management pengelolaan sampah seperti bank sampah" Jelas Nuraqi.


Sementara itu, Sekdes menambahkan, prinsip yang melandasi penyusunan Qanun Gampong ini adalah prinsip partisipasi, dimana masyarakat di libatkan dalam penyusunan mulai dari tahap sosialisasi, identifikasi/analisa masalah, hingga ke tahap rumusan dan kategorisasi.


Selain itu warga juga dilibatkan menyusun tata aturan, tata kelola, hingga menyepakati sangsi-sangsi yang akan di terapkan nantinya kepada para pelanggar aturan tersebut yang termuat pada batang tubuh Qanun Gampong ini. Jelas Juliahuddin.


"Apa yang di lakukan warga ini merupakan sumbangan dalam aksi konservasi lingkungan, meskipun yg dilakukan warga adalah hal kecil, tapi akan berdampak pada lingkungan yang besar sesuai prinsip ECO POLICY " act locally, think globally" bertindak kecil tapi berwawasan global" Tutup Sekdes. (Romy)
Bagikan:
KOMENTAR